Dewan: Vonis warga Parangjoho, preseden buruk

Wonogiri (Espos)–Anggota DPRD Wonogiri menilai vonis hukuman percobaan bagi masyarakat Parangjoho, Eromoko atas kasus pencemaran nama baik menjadi preseden buruk. Namun karena putusan itu sudah masuk ranah hukum, anggota Dewan meminta masyarakat untuk tidak takut dalam mengkritisi lembaga publik ataupun lembaga lain yang dinilai melakukan penyimpangan ataupun penyelewengan kewenangan.

Pernyataan itu disampaikan beberapa anggota DPRD Wonogiri saat ditemui <I>Espos<I> di Gedung DPRD Wonogiri, seperti Abdul Karim, Samino dan Edy Santoso. “(Putusan) Itu menjadi preseden buruk, karena masyarakat akan takut untuk mengkritisi lembaga publik. Masyarakat tidak berani lagi, melakukan kontrol dan justru surat kaleng akan banyak,” ujar Abdul Karim.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Abdul Karim menilai langkah keenam warga Parangjoho, Eromoko merupakan langkah berani masyarakat dalam melakukan kontrol. Dia juga menyayangkan kenapa persoalan itu tidak diantisipasi sebelumnya sehingga tidak sampai ke persidangan. Abdul Karim anggota DPRD asal PAN itu berharap masyarakat tidak berbuat anarkhistis melihat keputusan majelis hakim. “Apalagi mengembangkan balas dendam, keputusan majelis hakim mestinya dipahami sebagai langkah instropeksi diri. Apakah ada kekurangan dalam menyampaikan kritik dan sebagainya.”

Sedangkan Samino mengatakan kontrol sosial masyarakat harus memperhatikan norma dan etika. Menurutnya, jangan sampai upaya mengkritisi sebuah lembaga sampai ke hal-hal yang akhirnya mengarah pada pencemaran nama baik. “Keterlibatan masyarakat dalam kontrol publik itu perlu.”

Namun, ujarnya, karena persoalan yang menyangkut warga Eromoko sudah vonis hakim, maka prangkat hukum tersebut sudah memiliki pertimbangan yang matang. Kami juga prihatin dan ke depan jangan sampai persoalan yang menimpa enam warga Eromoko tidak terulang,” ujarnya.

Lebih lanjut Samino menyatakan, vonis majelis hukum jangan sampai memadamkan keberanian masyarakat dalam mengkritisi lembaga publik, termasuk lembaga DPRD.

tus