Dewan Usul Biaya Perawatan Korban Klitih Ditanggung Pemerintah

Solopos.com, JOGJA — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Danang Wahyubroto, mengusulkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) DIY agar menanggug biaya korban klitih, atau aksi kekerasan jalanan. Aksi klitih di wilayah Jogja dan sekitarnya saat ini cukup marak.

Menurut Danang, pemberian perhatian terhadap korban klithih dengan menanggung biaya perawatan sangat penting. Hal ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam merespons setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Danang mengaku pernah memberikan pendampingan terhadap salah satu korban klithih dengan biaya perawatan yang cukup mahal.

Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat

“Selain kita melakukan pencegahan, kalau program pencegahan saya kira sudah pasti harus dilakukan. Tetapi korban juga harus kita beri perhatian. Karena tidak sedikit korban ini tidak tahu apa-apa, hanya mengendarai motor lalu jadi korban dan luka berat, sehingga pemerintah perlu hadir,” katanya, Jumat (31/12/2021).

 Baca juga: Polda DIY Kantongi Data dan Motif Remaja Pelaku Klitih Jogja

Usulan itu disampaikan untuk mengantisipasi jika korban tidak memiliki asuransi atau tidak ditanggung BPJS. Melalui komitmen menanggung biaya perawatan, harapannya korban klitih di wilayah Jogja dan sekitarnya mendapatkan kemudahan dalam layanan kesehatan. Hal ini dikarenakan korban tidak hanya mengalami dampak dari segi fisik, tapi juga trauma atau psikologi.

Ketua Komisi B DPRD DIY ini menilai penganggaran itu bisa dialokasikan melalui Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan. Ia meyakini dengan melihat postur APBD DIY dan program yang di dalamnya, ada potensi untuk dapat menanggung pembiayaan korban klitih di wilayah Jogja dan sekitarnya. Akan tetapi secara detail, tentunya ada ketentuan di dalamnya.

“Mau bentuk perda atau pergub khusus klitih, menurut kami korban klitih terutama warga DIY, maka pemerintah harus hadir, peran pemerintah harus andil. Saya kira anggaran cukup, di beberapa kasus memang kadang ada kebuntuan komunikasi, kami sebagai wakil masyarakat siap memfasilitasi hal ini,” ujarnya.

Danang menilai dari sisi pencegahan sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah akan tetapi perlu diarahkan lebih ke akar rumput salah satunya melalui pengaktifan secara masif siskamling atau ronda. Masyarakat secara bergantian melakukan ronda malam sekaligus memantau kemungkinan adanya warga usia anak keluar malam. Hal ini menyusul fakta bahwa pelaku klitih lebih didominasi anak usia belasan tahun.

Baca juga: Soal Trending Jogja Darurat Klitih, Polisi: Kita Kena Prank!

“Kami mendorong agar semua terlibat dalam penanganan klitih. Dukungan pemerintah tidak selalu harus logistik, meski itu dibutuhkan misalnya untuk keperluan minum petugas ronda, menurut kami juga perlu menjadi perhatian agar ke depan Siskamling ini bisa aktif,” ujarnya.