Dewan soroti pengelolaan pasar dan pungutan KTP

Salatiga (Espos)–DPRD Kota Salatiga besok, Selasa (11/5), akan menyampaikan rekomendasinya atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Salatiga 2009.

Pengelolaan sejumlah pasar yang dinilai kurang serius oleh Pemkot menjadi salah satu sorotan yang akan disampaikan para wakil rakyat tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, M Faturrahman menyatakan akan ada sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada walikota dalam sidang paripurna hari ini. Persoalan terkatung-katungnya nasib Pasar Raya II, Pasar Jetis dan Pasar Rejosari rupanya mendapat perhatian cukup besar dari para anggota legislatif dan akan disampaikan kepada Walikota, John Manuel Manoppo.

“Kami juga akan menyoroti masalah sejumlah proyek yang mundur waktu penyelesaiannya. Seperti proyek pembangunan Mesjid Raya Daarul Amal Saatiga. Kemudian proyek-proyek yang akhirnya harus diluncurkan seperti proyek pembangunan di SMAN 1 dan Puskesmas Kalicacing,” papar dia, Senin (10/5).

Banyaknya masyarakat yang mempersoalkan masih dipungutnya biaya dalam pembuatan KTP, sambung politisi asal PKS ini, juga akan coba ditanyakan para wakil rakyat kepada walikota. Karena sesuai Perda yang mengatur tentang KTP, pembuatan kartu identitas  penduduk itu seharusnya gratis.

“Termasuk berbelit-belitnya pengurusan Jamkesda, ini juga dikeluhkan masyarakat. Kalau Jamkesmas kan sudah ada kartunya, namun Jamkesda harus mengurus surat keteragan dari RW hingga Dinas Kesehatan. Masyarakat masih banyak yang belum paham,” tukasnya.

Seperti diketahui, dalam penyampaian LKPj akhir Maret lalu, John lebih banyak menyampaikan secara umum tentang anggaran. Ia menyebut realisasi pendapatan daerah Kota Salatiga pada tahun 2009 melebihi target yakni senilai Rp 375,442 miliar atau setara 101,63 persen. Meski meningkat, namun nilai pendapatan tersebut masih lebih kecil dibandingkan capaian pendapatan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 390,72 miliar, atau turun Rp 15,27 miliar.

Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat senilai Rp 323,139 miliar. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) kota yang memiliki empat kecamatan ini Rp 52,303 miliar, atau hanya 16,1 persen dari DAU/DAK.

kha