Tutup Iklan

Dewan Pers Minta MK Tolak Uji Materi UU Pers

Dewan Pers berhadap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judical review atau uji materi Undang-undang No.40/1999 tentang Pers.

 Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh saat meluncurkan AMSI Crisis Center Covid-19, Selasa (27/7/2021). (Tangkapan layar)

SOLOPOS.COM - Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh saat meluncurkan AMSI Crisis Center Covid-19, Selasa (27/7/2021). (Tangkapan layar)

Solopos.com, JAKARTA — Dewan Pers berhadap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judical review atau uji materi Undang-undang No.40/1999 tentang Pers.

Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso memberikan kuasanya kepada Kantor Hukum Mustika Raja Law mengajukan uji materi terhadap UU Pers pada 12 Agustus 2021. Mereka mengatasnamakan diri sebagai anggota Dewan Pers Indonesia.

Mereka mengajukan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5). Pasal 15 ayat (2) huruf f berbunyi, “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut”. Dalam huruf f menyebut “Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan”.

Baca Juga : Giliran Anak, KPK Tangkap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Pasal 15 ayat (5) berbunyi “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Permohonan para pemohon dalam petitumnya meminta MK memutuskan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Permohonan pengujian judicial review UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus ditolak,” ujar Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, dalam keterangannya, seperti dilansir liputan6.com, Sabtu (16/10/2021).

Muhammad Nuh menyebut persidangan 11 Oktober 2021. Pemerintah selaku salah satu termohon melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyampaikan pemerintah mengakui keberadaan Dewan Pers.

Baca Juga : Ada Campur Tangan Pemancing di 2 Tragedi Susur Sungai Ciamis dan Sempor

“Pemerintah menyebut para pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers. Pemohon juga tidak dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan UUD 1945,” kata dia.

Muhammad Nuh menyebut dalil pemohon tidak jelas. Pemerintah juga menyebut dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers. Pasal itu jelas memberikan nomenklatur Dewan Pers dan tidak ada nomenklatur lain.

Sehingga apabila, lanjut Muhammad Nuh, pemohon mendalilkan organisasinya bernama Dewan Pers Indonesia maka itu bukan nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers.

Baca Juga : Tragedi Susur Sungai Sempor Terulang, Tahun Lalu 10 Siswa Meninggal

“Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden. Dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif,” kata dia.

Muhammad Nuh juga menyampaikan pendapat pemerintah bahwa pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

“Dewan pers mengapresiasi dan terima kasih kepada insan pers, termasuk konstituen dewan pers dan seluruh elemen masyarakat. Telah bersama-sama mengawal kemerdekaan pers dengan memberikan perhatian terhadap perkara permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi ini,” kata Nuh.


Berita Terkait

Berita Terkini

Solopos Hari Ini: Menanti Larangan Bisnis Daging Anjing

Desakan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menerbitkan larangan konsumsi daging anjing kembali menyeruak. Solo dinilai lamban menindak praktik perdagangan daging anjing yang identik dengan penyiksaan.

Kejari Papua Dilaporkan ke Bareskrim Atas Tuduhan Pemalsuan Data

Menurut dia, dokumen yang diduga dipalsukan itu digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksekusi mantan Wakil Bupati Yalimo 2020, Erdi Dabi.

Pembunuhan Bekasi, Dari Pertemanan Erat Berakhir dengan Mutilasi

Polisi mengungkap motif di balik kasus mutilasi di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tindakan para tersangka lantaran sakit hati terhadap korban RS.

Kakek-Kakek Lawan Arus di Tol, Polisi: Pikun, Bukan Karena Narkoba

Menurut polisi, kejadian itu terjadi karena MSD terindikasi mengalami demensia atau penurunan daya ingat.

Polemik Muktamar NU, Dimajukan Atau Dimundurkan?

Menurut pimpinan Pondok Pesantren Darussa'adah ini, Muktamar ke-34 NU diundur agar pelaksanaannya nanti bisa lebih optimal.

Sejarah Hari Ini : 29 November 1899, FC Barcelona Berdiri di Spanyol

Berdirinya FC Barcelona merupakan satu dan sekian banyak peristiwa yang terjadi pada 29 November seperti terangkum dalam Sejarah Hari Ini.

Pemerintah Untuk Sementara Tutup Pintu Masuk Indonesia

Peraturan ini dikecualikan kepada pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing setingkat menteri ke atas, beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi.

Dihantui Varian Omicron, Israel Ngotot Gelar Miss Universe

Peserta Miss Universe akan diberikan keringanan dengan kemungkinan menjalani tes usap PCR setiap 48 jam dan tindakan pencegahan lainnya.

Direvisi Luhut, Ini 11 Negara yang Warganya Dilarang Berkunjung

Tak berapa lama setelah pengumuman Ditjen Imigrasi, Luhut Binsar Pandjaitan melakukan jumpa pers merevisi jumlah negara yang warganya dilarang berkunjung ke Indonesia.

Dukung Anies Capres 2024, Emak-Emak Sumut Gerilya via Medsos

Emak-emak Sumatra Utara itu gencar menyosialisasikan Anies Baswedan melalui berbagai media sosial (medsos).

Lolos Ujian, Erick Thohir Resmi Jadi Anggota Banser

Tak berbeda dengan calon anggota lain, Erick Thohir juga menjalani sejumlah ujian yang cukup berat untuk menjadi anggota.

Pria di Bukittinggi Habisi Nyawa Selingkuhan Istri

Kapolresta Bukittinggi mengatakan pelaku mendapati istrinya berselingkuh dengan korban ketika pulang ke rumah.

Satu dari 15 Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas Jadi Korban Kekerasan

Pemilihan rentang waktu tersebut untuk menghubungkan secara simbolis kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi perempuan.

Nekat, Pria Guatemala Menyusup di Roda Pesawat Hingga ke AS

Seorang penumpang gelap asal Guatemala yang bersembunyi di bilik roda pendarat pesawat American Airlines yang terbang ke Miami, Florida, Amerika Serikat.

Perhatian! Indonesia Terlarang untuk Kunjungan Warga 8 Negara Ini

Jika ada orang asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari ke belakang, maka di tempat pemeriksaan imigrasi akan langsung ditolak masuk Indonesia.