Tutup Iklan

Dewan Pers Minta MK Tolak Uji Materi UU Pers

Dewan Pers berhadap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judical review atau uji materi Undang-undang No.40/1999 tentang Pers.

 Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh saat meluncurkan AMSI Crisis Center Covid-19, Selasa (27/7/2021). (Tangkapan layar)

SOLOPOS.COM - Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh saat meluncurkan AMSI Crisis Center Covid-19, Selasa (27/7/2021). (Tangkapan layar)

Solopos.com, JAKARTA — Dewan Pers berhadap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judical review atau uji materi Undang-undang No.40/1999 tentang Pers.

Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso memberikan kuasanya kepada Kantor Hukum Mustika Raja Law mengajukan uji materi terhadap UU Pers pada 12 Agustus 2021. Mereka mengatasnamakan diri sebagai anggota Dewan Pers Indonesia.

Mereka mengajukan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5). Pasal 15 ayat (2) huruf f berbunyi, “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut”. Dalam huruf f menyebut “Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan”.

Baca Juga : Giliran Anak, KPK Tangkap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Pasal 15 ayat (5) berbunyi “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Permohonan para pemohon dalam petitumnya meminta MK memutuskan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Permohonan pengujian judicial review UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus ditolak,” ujar Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, dalam keterangannya, seperti dilansir liputan6.com, Sabtu (16/10/2021).

Muhammad Nuh menyebut persidangan 11 Oktober 2021. Pemerintah selaku salah satu termohon melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyampaikan pemerintah mengakui keberadaan Dewan Pers.

Baca Juga : Ada Campur Tangan Pemancing di 2 Tragedi Susur Sungai Ciamis dan Sempor

“Pemerintah menyebut para pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers. Pemohon juga tidak dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan UUD 1945,” kata dia.

Muhammad Nuh menyebut dalil pemohon tidak jelas. Pemerintah juga menyebut dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers. Pasal itu jelas memberikan nomenklatur Dewan Pers dan tidak ada nomenklatur lain.

Sehingga apabila, lanjut Muhammad Nuh, pemohon mendalilkan organisasinya bernama Dewan Pers Indonesia maka itu bukan nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers.

Baca Juga : Tragedi Susur Sungai Sempor Terulang, Tahun Lalu 10 Siswa Meninggal

“Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden. Dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif,” kata dia.

Muhammad Nuh juga menyampaikan pendapat pemerintah bahwa pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

“Dewan pers mengapresiasi dan terima kasih kepada insan pers, termasuk konstituen dewan pers dan seluruh elemen masyarakat. Telah bersama-sama mengawal kemerdekaan pers dengan memberikan perhatian terhadap perkara permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi ini,” kata Nuh.


Berita Terkait

Espos Plus

Edtech akan Untung Besar dengan Memperbanyak Kursus Daring

+ PLUS Edtech akan Untung Besar dengan Memperbanyak Kursus Daring

Sekolah informal seperti kursus dan pelatihan keterampilan tertentu akan semakin mengadopsi sistem daring. Penyelenggara edtech akan lebih untung jika masuk pasar kursus dan berbagai jasa pelatihan.

Berita Terkini

Kenapa Presiden Indonesia Selalu dari Jawa? Ini Sebabnya

Selama 76 tahun berdiri, Indonesia  telah dipimpin oleh tujuh presiden. Dari tujuh presiden tersebut, enam diantaranya berlatarbelakang dari Suku Jawa.

Jeff Smith Ditangkap Lagi, Polisi Sebut Kemungkinan Hukuman Lebih Berat

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Zulpan, menyebut kemungkinan Jeff Smith mendapatkan hukuman lebih berat karena pernah terjerat kasus serupa.

+ PLUS Edtech akan Untung Besar dengan Memperbanyak Kursus Daring

Sekolah informal seperti kursus dan pelatihan keterampilan tertentu akan semakin mengadopsi sistem daring. Penyelenggara edtech akan lebih untung jika masuk pasar kursus dan berbagai jasa pelatihan.

Kisah Ali Nguli Pasir Demi Sesuap Nasi, Hilang Ditelan Erupsi Semeru

Kisah tragis tentang Ali, seorang kuli penambangan pasir yang hilang diduga tertimbun awan panas erupsi Gunung Semeru pada Sabtu (4/12/2021).

Jokowi Singgung Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri, Ada Apa?

Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi menyinggung tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi PT Asabri.

Orang Suku Jawa Mudah Diterima, Ini Alasannya!

Jumlah populasi Suku Jawa yang cukup signifikan di berbagai daerah di Indonesia ini menjadi bukti bahwa Suku Jawa adalah kelompok masyarakat yang paling mudah diterima.

Olaf Scholz Resmi Dilantik Jadi Kanselir Jerman Gantikan Angela Merkel

Olaf Scholz resmi dilantik sebagai Kanselir baru Jerman pada Rabu (8/12/2021), mengakhiri empat masa jabatan Angela Merkel di pucuk pimpinan negara tersebut.

Update Lokasi Rawan di Semeru, PVMBG: Peta Geologi Tak Ingkar Janji

Badan Geologi Kementerian ESDM menurunkan sejumlah ahli untuk memperbarui peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Semeru di Jawa Timur.

Akun YouTube BNPB Indonesia Diretas Ethereum

Akun resmi YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diretas pada Kamis (9/12/2021).

Target Investasi Nasional Pada 2022 Capai Rp1.200 Triliun

Target capaian investasi Indonesia pada 2022 kembali ditingkatkan secara signifikan. Tidak main-main, pada tahun depan Indonesia menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun.

+ PLUS PDIP-Gerindra dan Anies Baswedan-Demokrat di Tengah Ketidakpastian

Ketiadaan perpecahan konsolidasi di antara para pihak, selain persaingan pribadi, menyebabkan situasi akan tetap cair dan tidak pasti untuk beberapa waktu.

10 Berita Terpopuler: Satpol Sukoharjo Segel Rumah dan Tengkleng Viral

Kabar petugas Satpol PP Sukoharjo menyegel rumah kosong di Gembongan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, dan tengkleng viral di Soba menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Kamis (9/12/2021).

Solopos Hari Ini: Pandemi dan Modal Optimisme 2022

Pengalaman dua tahun pandemi Covid-19 di dunia seharusnya cukup menjadi bekal bangsa Indonesia menghadapinya pada 2022. Dengan modal itu, pemerintah menampilkan proyeksi optimistis dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk investasi.

Dikecam Dunia Atas Vonis Penjara San Suu Kyi, Junta Myanmar Bergeming

Junta Myanmar pada Senin (6/12/2021) mengatakan hukuman penjara pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, dikurangi menjadi dua tahun yang awalnya empat tahun.

Target Golkar 2024: Rebut Suara di Kandang Banteng!

Henry mengingatkan agar setiap kader Golkar bekerja lebih keras dan cerdas untuk kebesaran dan kemenangan Partai Golkar.

Sejarah Hari Ini : 9 Desember 1987, Intifadhah I Meletus di Jalur Gaza

Beragam peristiwa bersejarah terjadi pada 9 Desember seperti terangkum dalam Sejarah Hari Ini, salah satunya dimulainya Intifadhah I.