ilustrasi
KULONPROGO — Pemkab Kulonprogo didesak menertibkan kebocoran setoran pajak sektor pertambangan. Angka kebocoran diperkirakan mencapai 50%.
Promosi Liga 1 2023/2024 Dekati Akhir, Krisis Striker Lokal Sampai Kapan?
Dihubungi Minggu (23/9) siang, Ketua Komisi II DPRD Kulonprogo, Yusron Martofa mengatakan, kebocoran terjadi akibat tidak adanya sinkronisasi antara volume tambang, terutama galian C yang diangkut dengan laporan yang masuk. Parahnya lagi, kecurangan ini cukup merata di semua wilayah di Kulonprogo.
“Berdasarkan pantauan kami menemukan ketidaksinkronan data antara volume yang diambil dan yang tercatat. Jumlahnya cukup banyak dan merata di semua wilayah. Ini merugikan karena pemasukan pajak dari sektor ini berkurang cukup banyak,” kata Yusron.
Menurut dia, selain kecurangan jumlah volume, tonase tambang yang diangkut juga mendapat banyak komplain dari masyarakat. Kendaraan besar yang mengangkut material tambang ternyata melebihi kemampuan tonase jalan yang dilalui. Akibatnya, banyak jalan yang rusak karena tak kuat menahan beban.
“Ini juga harus jadi perhatian. Kalau dibiarkan terus menerus nanti tidak ada jalan yang bagus di Kulonprogo. Pemkab dan dinas terkait harus segera menertibkan ini. Karena aturannya ada dan diatur melalui Perda,” terangnya.(ali)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
