Dewan: Mobilisasi untuk TBR terbukti

Sukoharjo (Espos)–Komisi I menegaskan mobilisasi kepala desa (Kades) untuk memberikan dukungan kepada Titik Suprapti atau lebih dikenal dengan Titik Bambang Riyanto (TBR) terbukti. Hal itu berdasarkan penelusuran yang dilakukan Komisi I di beberapa desa.

Berdasarkan hasil penelusuran Komisi I di sejumlah desa, para Kadesnya mengaku telah memberikan tanda tangan di dokumen tertulis untuk mendukung TBR. Penyebab Kades mau memberikan tanda tangan di dokumen tertulis untuk mendukung TBR tersebut lantaran diinstruksikan secara langsung oleh sekretaris kecamatan (Sekcam) serta camat di wilayah masing-masing.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hasman Budiadi menjelaskan, pihaknya telah mendengar informasi dari anggotanya yang berada di Komisi I mengenai mobilisasi Kades untuk mendukung TBR. “Dari pihak kami mohon dicatat, sangat menyesalkan hal itu. Kami minta semua Kades bersikap netral karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 harus bersih dari kepentingan apapun,” jelasnya ketika dijumpai wartawan, Jumat (6/11).

Hasman menambahkan, Kades sebagai pemimpin wilayah yang bertugas membimbing warganya harus tidak memihak kepada salah satu calon Pilkada. Seperti halnya PNS, tidak seharusnya Kades berafiliasi dengan partai politik (Parpol) ataupun memberikan dukungan kepada calon tertentu. Pasalnya, hal itu sangat mempengaruhi kinerjanya dalam membimbing masyarakat.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi I, Syarif Hidayatullah menjelaskan, berdasarkan penelusuran yang dia lakukan beserta rekan-rekan lainnya, mobilisasi untuk dukungan kepada TBR terbukti.

“Begitu kami mendengar ada informasi mengenai mobilisasi Kades Rabu (5/11), kami langsung melakukan pengecekan di sejumlah desa. Dan berdasarkan pengakuan beberapa Kades, mereka memang telah memberikan tanda tangan dukungan berdasarkan perintah langsung Sekcam dan camat,” tandasnya Rabu.

Kondisi demikian, menurut Syarif, sangat dia sayangkan. Pasalnya, Kades seharusnya bersikap netral dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai Kades sebagai bagian dari birokrat terlibat dalam politik praktis sehingga merugikan warga yang mereka pimpin.
aps