Boyolali (Solopos.com)--Kalangan Dewan menyambut baik keputusan Bupati Boyolali, Seno Samodro, membatalkan rencana meminta dana Rp 25 miliar dari APBD untuk relokasi kantor kabupaten.
Kini, mereka menunggu janji bupati untuk menyodorkan bukti hitam di atas putih terkait kepastian dana dari pusat untuk merealisasikan program relokasi. Jika bukti bisa diberikan, program relokasi dipersilahkan jalan terus. Namun, seandainya dana dari pusat tak turun, bupati diminta meninjau ulang program relokasi kantor kabupaten tersebut.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“Kalau bupati bilang tidak jadi pinjam atau meminta dana APBD untuk relokasi, kami menyambut baik. Apalagi katanya dana yang sebelumnya diminta untuk relokasi itu akan dialihkan untuk pembangunan insfrastruktur, jalan dan jembatan. Kalau untuk itu ditambahi pun tidak masalah. Yang jelas sekarang kami menunggu saja bukti dana hitam di atas putih dari bupati, benar-benar ada atau tidak. Kalau pakai APBD jelas kami menolak, apalagi bupati sudah janji,” kata Wakil Ketua DPRD, Fuadi, ketika ditemui Solopos.com di Gedung DPRD, Jumat (18/11/2011).
Komentar senada dilontarkan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Boyolali, Tugiman B Semita. Sepanjang tidak menggunakan dana APBD, fraksinya bakal mendukung program relokasi yang dicanangkan bupati. Tapi jika sampai menyentuh APBD, mereka akan menolak keras. Tugiman menilai kemampuan APBD yang dimiliki Boyolali tidak bisa memenuhi anggaran besar yang dibutuhkan untuk memindahkan kantor kabupaten.
(yms)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
