Dewan Guru Besar Desak Jokowi Cabut PP Statuta UI, Ini Alasannya...

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia atau DGB UI menyatakan PP No. 75/2021 tentang Statuta UI memiliki banyak cacat formil dan materiel.

 Karangan bunga dari Keluarga Alumni UI Solo Raya berisi ucapan yang menyindir Rektor UI Ari Kuncoro. (Whatapps Group)

SOLOPOS.COM - Karangan bunga dari Keluarga Alumni UI Solo Raya berisi ucapan yang menyindir Rektor UI Ari Kuncoro. (Whatapps Group)

Solopos.com, JAKARTA — Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI memiliki banyak cacat formil dan materiel. DGB UI pun meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk turun tangan mencabut PP Statuta UI tersebut.

Dalam rapat pleno pada 23 Juli 2021, Dewan Guru Besar UI mendata permasalahan dalam PP tersebut dan menemukan kecacatan formil dan materil. Dalam keterangan tertulis, Ketua DGB UI menyatakan Harkristuti Harkrisnowo menyatakan berdasarkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah, DGB UI dalam rapat pleno 23 Juli 2021 telah memutuskan bahwa PP No. 75/2021 mengandung cacat materil.

“Oleh sebab itu dalam rangka menjaga martabat dan wibawa UI, DGB UI memohon kepada Presiden melalui Kementerian terkait untuk tidak memberlakukan PP 75/2021, dan kembali pada Statuta UI berdasarkan PP 68/2013,” demikian seperti dikutip dari keterangan tertulis DGB UI, Senin (26/7/2021).

Baca Juga: Varian Delta Meluas, Kata WHO Tetap Pakai Masker!

Dalam rangka menjamin good university governance, DGB UI juga meminta kepada tiga organ UI, agar segera diadakan pertemuan bersama untuk mempersiapkan penyusunan Statuta UI yang baru.

“Termasuk yang akan dibahas dalam Statuta UI yang baru adalah kemungkinan pengalihan kewenangan antar organ, yang tentu harus dibicarakan secara bersama di antara empat organ UI,” tulisnya.

8 Kesalahan Jokowi

DGB UI telah mencatat setidaknya ada delapan kesalahan dalam PP No. 75/2021 bikinan Presiden Jokowi. Di dalamnya termasuk perubahan larangan rangkap jabatan rektor dan wakil rektor dari ‘pejabat pada BUMN/BUMD’ menjadi ‘Direksi pada BUMN/BUMD’.

Surat keterangan ini pula disetujui oleh 43 guru besar UI. Seperti diberitakan sebelumnya, Rektor UI Ari Kuncoro sempat menjadi sorotan publik karena rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama BRI.

Baca Juga: Antartika Catat Rekor Baru Suhu Terpanas, Ada Apa?

Ombudsman RI menyatakan Ari melanggar Pasal 35 PP No. 68/2013 yang dengan tegas menyatakan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada BUMN. Alih-alih menyelesaikan masalah, keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengganti PP No. 68/2013 tentang Statuta Universitas Indonesia menjadi PP No. 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia justru membuat polemik semakin memanas.

Pasalnya, dengan demikian Presiden resmi mengizinkan Ari Kuncoro, Rektor Universitas Indonesia (UI) untuk rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Bank BRI yang merupakan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, Ari Kuncoro akhirnya memutuskan mundur dari posisi sebagai Wakil Komisaris Utama BRI.

Meski demikian, sejumlah pihak tetap melontarkan kritik ke Ari Kuncoro dan mendesaknya untuk mundur dari posisi Rektor UI.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Berita Terkait

Berita Terkini

Kebangeten! Baru Tiga Bulan Menjabat Sudah Korupsi, Dana Bencana Lagi....

Andi Merya bersama Kepala BPBD Koltim, Anzarullah pada Maret/Agustus 2021 menyusun proposal dana rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana.

Pengamat Nilai Langkah PSI Menyerang Anies Baswedan Naif

Semua tokoh siapapun dia tidak hanya Anies ada plus dan minusnya.

Gilaa...Jadi Lahan Korupsi Alex Noerdin Cs., Masjid Sriwijaya Tak Selesai Dibangun

Alex Noerdin disebut menerima aliran dana Rp2,4 miliar terkait proyek pembangunan masjid.

Terlalu! Alex Noerdin Juga Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Masjid

Alex Noerdin disebut menerima aliran dana Rp2,4 miliar terkait proyek pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

Update Covid-19 Hari Ini: Kasus Positif 2.720, Jatim Masih Terbanyak

Jawa Timur menyumbang kasus terbanyak pada hari ini yaitu 295 kasus.

Luhut Ingin Bagikan Uang Denda Rp100 Miliar dari Aktivis untuk Papua

Semestinya Luhut cukup menyampaikan klarifikasi atas penyampaian riset yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia.

Jokowi Ingatkan Vaksinasi dan Prokes Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Presiden Jokowi mengatakan fokus pemerintah dalam  penanganan pandemi Covid-19 yaitu  percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan.

3 Menteri Teken SKB, Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Muhadjir Effendy menuturkan penetapan libur nasional dan cuti bersama tetap berdasarkan perkembangan pandemi Covid-19.

Emerson Yuntho Keluhkan Pungli di Samsat, Mahfud Md: Konkret Saja, Sebut!

Menko Pohukam Mahfud Md minta Emerson Yuntho untuk menyebut nama samsat yang masih melakukan praktik pungli agar bisa ditindak.

Tahun Depan Tak Ada Lagi BST Rp300.000/Bulan Lur

Mensos Tri Rismaharini mengisyaratkan tak akan ada lagi bantuan sosial tunai (BST) pada tahun depan.

Posko PPKM Desa Kunci Pelihara Disiplin Prokes

Kesadaran memelihara disiplin protokol kesehatan perlu partisipasi masyarakat dan peran posko PPKM di desa/kelurahan. Penurunan kasus yang terjadi beberapa pekan terakhir diyakini sebagai hasil kerja kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai dari darurat hingga level 1-4.

Luhut Juga Gugat Haris Azhar dan Fatia Rp100 Miliar, Pengacara: Tidak Bermartabat!

Selain melaporkan ke polisi, Luhut Pandjaitan juga mengugat perdata Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti senilai Rp100 miliar.

Nyalakan Lampu, Kaki Remaja Ini Tiba-Tiba Sakit, Ternyata Ada Peluru Nancap

Seorang siswi SMK di Palangkaraya tertembak paha kanannya akibat peluru nyasar. Diduga ada oknum anggota kepolisian yang lalai sehingga menyebabkan remaja 16 tahun itu tertembak.

Diperiksa 10 Jam, Irjen Napoleon Langsung Diisolasi Penyidik Bareskrim

Irjen Napoleon Bonaparte diisolasi penyidik Bareskrim Polri setelah dituduh melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kece.

Laporkan Sendiri Haris Azhar dan Fatia, Luhut Datangi Polda Metro Jaya

Luhut Binsar Pandjaitan datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan fitnah yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

KSP Moeldoko Tolak Pembubaran KASN, Ini Alasannya

Moeldoko mengatakan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) masih sangat dibutuhkan untuk fungsi pengawasan ASN.