Desak Pemerintah Bangladesh Hukum Mati Pemerkosa, Demonstran Beraksi di Ibu Kota
Ilustrasi kecaman terhadap pelaku pemerkosaan. (Reuters)

Solopos.com, DHAKA — Ratusan orang turun ke jalan untuk berdemonstrasi di Dhaka, Bangladesh, Sabtu (10/10/2020). Mereka mendesak pemerintah Bangladesh mengesahkan hukuman mati bagi para pelaku pemerkosaan.

Dilansir Reuters, Sabtu (10/10/2020), pengunjuk rasa yang didominasi mahasiswa itu berkumpul di Dhaka membawa tulisan "Tidak ada ampun pada pemerkosa". Mereka juga berteriak agar para pemerkosa digantung mati.

Protes ini mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan memberlakukan hukuman mati bagi pelaku pemerkosa. Demontrasi ini dipicu video sekelompok pria yang menelanjangi dan memperkosa seorang wanita di Noakhali Tenggara, Bangladesh.

Lawan Corona, Pasar Bunder Sragen Dilengkapi Tempat Cuci Tangan dan Klinik

Dari hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, wanita dalam video tersebut diketahui telah diteror dan diperkosa berkali-kali oleh sekelompok pria. Wanita itu diancam menggunakan senjata oleh sekelompok pria selama setahun terakhir.

Selain itu, kasus pemerkosaan seorang wanita secara berkelompok di asrama di Sylhet Utara, Bangladesh juga yang memicu aksi protes ini. Pemerkosaan ini menyebabkan beberapa mahasiswa ditangkap anggota partai politik berkuasa saat meminta keadilan untuk wanita tersebut.

Pemerintah Bangladesh melalui Menteri Hukum Bangladesh, Huq, menanggapi aksi protes ini dengan berjanji akan melakukan tindakan hukuman bagi pelaku. Terlepas dari hubungan politik, pelaku akan dihukum tanpa menunda waktu lagi.

Inspiratif! Paguyuban di Klaten Ini Dirikan Warung Makan Gratis di Tengah Pandemi

Menurut kelompok hak asasi manusia, Ain-o-Salish Kendra, kasus pemerkosaan melonjak di Bangladesh selama beberapa tahun terakhir. Pada Januari hingga September 2020, dilaporkan ada 1.000 kasus pemerkosaan di Bangladesh. Sebanyak 20% dari laporan tersebut merupakan kasus pemerkosaan bergeng.

Sebenarnya, masih banyaknya kasus pemerkosaan di Bangladesh yang tidak dilaporkan. Ini karena korban takut mendapat celaan dari masyarakat.

Aktivis HAM menyalahkan meningkatnya kasus pemerkosaan karena kurang sadarnya korban yang tidak melaporkannya. Selain itu, ada budaya melindungi pelaku pemerkosaan di Bangladesh karena alasan politik. Bahkan ketika korban melaporkan, memerlukan waktu bertahun-tahun dan pelaku tidak dipidanakan.

PBB dan kelompok HAM telah menyerukan reformasi sistem peradilan pidana di Bangladesh untuk memastikan pelaku pemerkosaan mendapat hukuman yang setimpal.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom