DESA WISATA di Bantul Butuh Tempat Parkir

Desa wisata di Bantul membutuhkan lahan parkir

Harianjogja.com, BANTUL- Sejumlah desa wisata di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, membutuhkan kantong-kantong parkir kendaraan wisatawan guna memberikan kenyamanan kepada pengunjung, terutama pada liburan atau musim lonjakan jumlah pengunjung.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Desa Wisata kerajinan kulit Manding dan kerajinan gerabah Kasongan yang mendesak butuh kantong parkir karena saat ramai wisatawan, lahan parkir yang ada tidak mencukupi,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul Bambang Legowo di Bantul, Selasa (29/3/2016).

Menurut dia, desa wisata sentra kerajinan masih relatif banyak yang belum menyediakan lahan parkir yang memadai sehingga pada saat menerima rombongan tamu secara bersamaan, tidak jarang arus kendaraan wisatawan kurang lancar dan membuat pengunjung kurang nyaman.

Di Desa Wisata Manding, misalnya, pengelola bisa memanfaatkan seputaran Ringroad menuju kompleks perkantoran Pemkab Bantul mengingat kawasan tersebut masih tersedia titik-titik untuk parkir kendaraan, terutama bus, dengan teknis menurunkan wisatawan terlebih dahulu di sentra kerajinan.

“Kalau yang di Desa Wisata Kasongan, solusinya lebih sulit karena hampir seluruhnya padat. Namun, kalau hari-hari biasa atau kunjungan tidak ramai, tidak ada masalah,” katanya.

Meski demikian, kata Bambang, adanya kantong parkir maupun lahan parkir yang memadai di desa wisata kerajinan, termasuk desa wisata budaya maupun seni sebuah keiscayaan, karena hal itu merupakan bagian dari fasilitas pendukung wisata dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengunjung.

“Kenyamanan wisatawan menjadi modal utama untuk terus berkembang karena ketika wisatawan berkunjung, memerlukan jaminan keamaan, biar mereka tidak kecewa,” katanya, seperti dikutip dari Antara.

Walau demikian, kata dia, jika nantinya ada kantong-kantong parkir di sejumlah desa wisata kerajinan tersebut, diharapkan harus ada koordinasi antara kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan pemerintah desa serta masyarakat setempat supaya tidak terjadi pengelolaan parkir wisatwan secara liar.

“Harus dikoordinasi supaya tidak menjadi parkir liar, dan pengelolaannya tidak hanya diserahkan kepada masyarakat begitu saja, ini bagian dari problem manajemen pengelolaan desa wisata,” kata Bambang.