Desa Tertinggal Susut, Status Desa di Jateng Membaik

Semarangpos.com, SEMARANG — Provinsi Jawa Tengah berhasil membukukan perbaikan status desa yang ditandai dengan berkurangnya jumlah desa tertinggal sekaligus meningkatnya jumlah desa mandiri.

Hal itu terbaca dari data indeks pembangunan desa (IPD) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam data BPS itu terjadi pengurangan 79 desa tertinggal di Jateng menjadi 44 desa atau 0,56% pada 2018 dibandingkan dengan 2014 sebanyak 123% atau 1,58%.

Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online

Sementara itu, desa mandiri bertambah sebanyak 468 desa dari 665 desa atau 8,52% menjadi 1.133 desa atau 14,51%. Adapun desa berkembang berkurang 389 desa dari 7.021 desa atau 89,9% menjadi 6.632 atau 84,93%.

Secara nasional, desa tertinggal kini tercatat 14.461 desa atau 19,17%, desa berkembang 55.369 desa atau 73,4%, dan desa mandiri 5.606 desa atau 7,43%. Dengan kata lain, angka perkembangan pembangunan desa di Jateng masih lebih tinggi daripada angka nasional.

Secara keseluruhan, IPD Jateng pada 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan IPD 2014. IPD Jateng pada 2018 tercatat sebesar 67,37. Nilai tersebut naik 2,54 poin dari IPD 2014 yang besarnya 64,83.

IPD tersebut disusun dari dari lima dimensi, yang terdiri atas 12 variabel dan 42 indikator. Secara umum, hampir semua dimensi penyusun IPD Jateng mengalami kenaikan. Hanya indeks pelayanan dasar yang mencatatkan penurunan tipis dari 67,86 pada 2014 menjadi 66,9 pada tahun ini.

“Indikator yang menyebabkan dimensi pelayanan dasar turun dibanding 2014 adalah ketersediaan dan kemudahan akses ke poskesdes atau polindes, ke tempat praktik bidan, dan ketersediaan dan akses ke TK dan SD sederajat,” tutur Kepala BPS Jateng Sentot Bangun Widoyono, Senin (17/12/2018).

Adapun dimensi penyelenggaraan pemerintah desa menempati posisi tertinggi dalam penyusun IPD di Jateng dengan 82,53. Nilai tersebut melonjak hingga 7,61 poin dibandingkan dengan posisi empat tahun sebelumnya yang sebesar 74,92.

Dimensi lainnya yang mengalami kenaikan indeks adalah kondisi infrastruktur, pelayanan umum, dan transportasi. “Indikator yang mengalami kenaikan tertinggi adalah kualitas sumber daya manusia sekretaris desa pada dimensi pemerintahan desa, kemudahan pengiriman pos atau barang pada dimensi kondisi infrastruktur, waktu yang ditempuh menuju kantor camat pada dimensi transportasi, ketersediaan fasilitas olahraga pada dimensi pelayanan umum, serta ketersediaan dan kemudahan akses ke apotek pada dimensi pelayanan dasar,” katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya