Desa-desa di Juwangi diminta mulai antisipasi kekeringan

Boyolali (Solopos.com) – Tiga dari sepuluh desa dan kelurahan di Kecamatan Juwangi, Boyolali, menjadi daerah paling rawan dilanda krisis air bersih. Pihak kecamatan telah meminta pemerintah desa untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang akan terjadi.

“Sebetulnya dari sepuluh desa dan kelurahan di Juwangi itu merupakan daerah rawan kekeringan dan kekurangan air. Tetapi, dari semuanya ada tiga desa yang paling rawan, yakni Ngaren, Krobokan dan Kelurahan Sambeng,” ujar Camat Juwangi, Chairudin saat ditemui Espos di ruang kerjanya, Senin (20/6).
Choirudin memperkirakan puncak kekeringan dan ancaman kekurangan air akan terjadi pada pertengahan Juli mendatang. Kecamatan, jelasnya, telah meminta pemerintah desa dan kelurahan untuk mengantisipasi kekeringan yang terjadi tiap tahun tersebut.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

“Seperti langkah-langkah prosedural yang lalu. Jika memang sudah kekurangan air, desa bisa melaporkan ke kecamatan untuk kemudian dimintakan bantuan air bersih ke Pemkab,” tambah dia.
Saat ini, menurut Choirudin, warga masih bisa memanfaatkan sumber-sumber air yang ada di tiap desa. Meski demikian, dengan berkurangnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir, sumber air itu diperkirakan akan menyusut volumenya.

Sementara, Pemkab akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana selama musim kemarau saat ini. Asisten II Setda Boyolali Ir Juwaris mengatakan akan mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, baik kekeringan, kekurangan air bersih maupun bencana lainnya. “Seluruh pihak akan kami undang untuk membahas penanganan, termasuk dropping air bersih bagi warga yang kekurangan air. Selain itu, langkah dinas-dinas dan lembaga lainnya dalam menghadapi musim kemarau seperti saat ini,” ujarnya.

Juwaris menambahkan dalam menghadapi bencana yang terjadi tiap tahun di Boyolali, terutama kekurangan air bersih, pihaknya meminta Bagian Kesra Setda untuk mengoordinasikan dalam dropping air bersih. “Setelah ada laporan dari masing-masing desa dan pengajuan dari kecamatan, dropping air bersih bisa kami lakukan,” tandas dia.

Dalam pelaksanaan tersebut, imbuh Juwaris, pihaknya akan menggunakan dana bencana. Dari total anggaran bencana Rp 250 juta yang dimiliki Pemkab tahun ini, kini masih ada Rp 150 juta.
“Kemungkinan dana itu bisa ditambah. Nanti tergantung situasi yang berkembang di lapangan. Yang jelas kami sudah melakukan berbagai upaya antisipasi dalam menghadapi musim kemarau saat ini,” pungkas dia.

fid