<p><strong>Solopos.com, KLATEN</strong> — SMA swasta di Klaten harus menanggung derita minim jumlah <a title="PPDB SMAN Klaten, Petugas Datangi Rumah Calon Siswa Ber-SKTM" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180708/493/926760/ppdb-sman-klaten-petugas-datangi-rumah-calon-siswa-ber-sktm">siswa baru </a> pada tahun ajaran 2018/2019 ini. Tak sedikit SMA swasta yang hanya mendapat belasan siswa baru, bahkan ada yang sama sekali tak mendapat siswa baru.</p><p>Salah satu SMA swasta di Klaten yang mendapat sedikit siswa baru yakni SMA Muhammadiyah 2 Delanggu. Sekolah itu hanya mendapat 13 siswa baru untuk kelas X pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.</p><p>Jumlah total siswa dari kelas X hingga XII di SMA itu kini hanya 69 siswa yang terbagi dalam jurusan IPA dan IPS. Kepala SMA Muhammadiyah 2 Delanggu, Suyoto, mengatakan ada beragam penyebab sekolah swasta kesulitan mendapatkan <a title="Guru SMP Klaten Bergerilya demi Penuhi Kuota PPDB" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180706/493/926498/guru-smp-klaten-bergerilya-demi-penuhi-kuota-ppdb">siswa baru</a>.</p><p>Salah satunya banyak SMA/SMK di sekitar SMA Muhamadiyah 2 Delanggu seperti SMAN 1 Wonosari, SMKN Juwiring, SMAN 1 Polanharjo, serta SMK Citra Medika Sanggung, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. “Selain itu ada jargon dari pemerintah SMK bisa langsung kerja sehingga banyak lulusan SMP yang larinya ke SMK,” kata Suyoto saat dihubungi <em>Solopos.com</em>, Senin (23/7/2019).</p><p>Penyebab lain yakni tak ada pembatasan jumlah rombongan belajar (rombel) atau kelas untuk siswa baru di sekolah negeri dan banyak calon siswa menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM). “Ada sekolah negeri yang menambah rombel seperti dari delapan rombel menjadi 10 rombel,” katanya.</p><p>SMA Berbudi Gantiwarno bernasib tak jauh berbeda. Sekolah yang berada di Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno, itu hanya mendapat 40<a title="1 Kursi PPDB SMP Klaten Dihargai Rp2 Juta, Pemkab Diminta Bertindak Tegas" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180718/493/928676/1-kursi-ppdb-smp-klaten-dihargai-rp2-juta-pemkab-diminta-bertindak-tegas"> siswa baru</a> pada PPDB tahun ini.</p><p>Kepala SMA Berbudi Gantiwarno, Andang Widianto, mengatakan upaya mendapatkan siswa baru sudah dilakukan sebelum PPDB dimulai dengan sosialisasi ke SMP serta MTs di Gantiwarno dan sekitarnya. Di Kecamatan itu ada sekitar enam SMP dan MTs.</p><p>Meski demikian, jumlah siswa yang diterima di SMA tersebut tak mencapai 50 orang. Salah satu penyebabnya jumlah SMA dan SMK di sekitar sekolah itu juga banyak.</p><p>Selain itu, selama ini masih ada pola pikir orang tua yang harus menyekolahkan anak mereka ke sekolah negeri. “Dalam satu zonasi itu ada empat SMA negeri yakni SMAN Bayat, SMAN Wedi, SMAN Jogonalan, dan SMAN Prambanan. Selain itu ada satu SMK negeri,” urai dia.</p><p>Selain jumlah saingan yang banyak, Andang menyebut tidak ada pembatasan jumlah kelas atau rombel di SMA negeri hingga aturan penggunaan SKTM yang dinilai tak ketat membuat tak banyak siswa yang mendaftar di sekolah swasta.</p><p>“Kemarin banyak yang mendaftar menggunakan SKTM. Mau tidak mau sekolah negeri menerima. Sebenarnya niat pemerintah dengan zonasi itu bagus untuk pemerataan,” jelas dia.</p><p>Kepala SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Aris Munawar, menjelaskan dari hasil pertemuan antarkepala SMA swasta di Klaten, sejumlah kepala sekolah swasta mengeluhkan jumlah siswa mereka minim.</p><p>Bahkan, SMA Muhammadiyah 8 Bayat pada PPDB tahun ini tak mendapat siswa baru setelah dua calon siswa yang sudah mendaftar mengundurkan diri dan mendaftar ke sekolah lain. “Dari laporan yang kami terima sekolah swasta lain yang tidak mendapatkan siswa yakni SMA Muhammdiyah Krakitan,” jelas dia.</p><p>Aris mengatakan niatan pemerintah menerapkan zonasi pada PPDB online SMA negeri bagus untuk pemerataan siswa. Namun, ia berharap aturan main zonasi itu tetap dipenuhi.</p><p>Aris menjelaskan ada sekolah negeri yang menambah jumlah kelas. Alhasil, porsi calon siswa untuk SMA swasta semakin berkurang. Selain itu, tak ketatnya penggunaan SKTM membuat pengelola SMA swasta hanya bisa pasrah ketika calon siswa berbondong-bondong mendaftar ke sekolah negeri berbekal SKTM.</p><p>“SKTM mungkin masih bisa digunakan asal database-nya jelas. Tidak semua orang bebas membuat SKTM. Kalau tidak ada database ya repot. Atau penggunaan SKTM itu diberlakukan setelah siswa diterima saja,” katanya.</p><p><br /><br /></p>
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
