Deposito Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (1/7/2019). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Harian Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id.

Solopos.com, SOLO — Indonesia bertahan hingga hari ini karena kekuatan yang bersumber dari deposito nilai-nilai luhur kebangsaan yang ditanam para pendiri bangsa. Deposito itu kini butuh investasi baru, investasi tambahan, agar semakin kuat menjaga bangsa ini.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Direktur Sekolah Pancasila dan pemikir kebangsaan Yudi Latif, sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media nasional, mengatakan kita sebagai bangsa Indonesia masih bertahan hingga hari ini karena deposito nilai-nilai kebangsaan yang ditanam pada masa lalu.

Pada acara halalbihalal Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada Jumat (28/6) lalu di Jakarta, Yudi mengatakan deposito nilai-nilai luhur kebangsaan itu kini tak bertambah, tak ada investasi baru, sehingga di beberapa daerah di negeri ini nilai-nilai itu telah aus (Kompas, 29 Juni 2019).

Saya terkesima dengan frasa ”deposito nilai kebangsaan” itu. Deposito nilai-nilai luhur kebangsaan itu ditanam sejak era perjuangan membentuk bangsa dan negara Indonesia yang kemudian berhasil merdeka. Nilai-nilai itu sesungguhnya memanifestasi dalam setiap tarikan napas dan setiap aliran darah warga bangsa ini.

Entitas dari nilai-nilai luhur itu tak lain adalah Pancasila. Deposito nilai-nilai luhur bangsa yang dengan mudah dapat diidentifikasi sebagai Pancasila itu hari-hari ini di sebagian elemen bangsa ini memang telah tampak aus, mungkin malah berkarat dan rawan remuk.

Dalam diskusi komunitas Gusdurian Solo pada suatu hari pekan terakhir Ramadan lalu mengemuka kekhawatiran di kalangan generasi muda yang berhimpun dalam komunitas Gusdurian Solo itu ihwal keausan nilai-nilai luhur pembangunan bangsa ini, yang tak lain adalah Pancasila.

Era Global

Keausan nilai-nilai ini pada era global seperti saat ini sangat rawan ”diambil alih” oleh nilai-nilai lain yang membawa muatan serbamenarik, tapi sangat mungkin tak cocok dengan kepribadian bangsa ini.

Ketika berbicara dalam diskusi di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Solo itu saya katakan nilai-nilai luhur bangsa yang entitasnya disebut Pancasila itu kini berada dalam tiga kondisi yang membuat deposito nilai-nilai kebangsaan kita menjadi aus karena tak ada investasi baru.

Tiga kondisi itu saya kutip dari pemikiran ilmuwan sosial dan peneliti Daniel Dhakidae berjudul Pancasila, Prinsip Berpikir, dan Ideologi  yang terbit di Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi Prisma Nomor 2 Volume 37 Tahun 2018.

Pertama, Pancasila sebagai entitas nilai-nilai luhur kebangsaan menghilang dari debat publik, yang berarti kehilangan debat publik, karena suatu kealpaan. Suatu kealpaan sebenarnya mudah untuk dimunculkan kembali. Syaratnya adalah menyadari kealpaan itu.

Kedua, Pancasila sebagai manifestasi nilai-nilai luhur kebangsaan diabaikan. Pengabaian tersebut pada sebagian elemen bangsa ini mungkin dalam tahap pengabaian total. Kondisi ini sebenarnya bisa diperbaiki dengan tidak mengabaikannya, dengan pengingat untuk tidak mengabaikan.

Ketiga, nilai-nilai luhur kebangsaan yang memanifestasi sebagai Pancasila kini berada dalam kondisi dilupakan. Bangsa besar pemilik deposito nilai-nilai luhur kebangsaan ini sedang dalam perjalanan menuju kelupaan.

Pada kondisi ketiga ini nilai-nilai luhur kebangsaan berarti luntur, terkuras, serta hilang dari ingatan. Seperti tidak ada lagi nilai-nilai luhur kebangsaan yang disebut Pancasila itu dan kita meluncur menuju amnesia historis dan karena itu juga menuju amnesia politik.

Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Sebelas Maret, Hermanu Djoebagjo, dalam diskusi forum Gusdurian Solo itu menyebut inflitrasi ideologi transnasional menjadi salah satu penyebab Pancasila kini ”terabaikan”, ”terlupakan”, sekaligus menghilang dari debat publik dan kehilangan debat publik.

Bersumber dari Religiositas

Ideologi transnasional yang menginflitrasi sendi-sendi kehidupan bangsa kita yang cukup dominan adalah yang ”berbahasa agama”. Ini menjadi paradoks sekaligus anomali. Nilai-nilai luhur kebangsaan kita yang memanifestasi sebagai Pancasila itu sesungguhnya berakar dari nilai-nilai religiositas pula.

Mengapa kini sebagian elemen bangsa ini malah menengok ke nilai-nilai religiositas dari bangsa lain—dengan label transnasional–yang jelas tak selaras dengan jati diri kebangsaan kita? Jelas, karena warga bangsa ini alpa terhadap Pancasila, mengabaikan Pancasila, dan yang paling parah adalah melupakan Pancasila.

A.M. Mangunhardjana S.J. dalam buku kecil Mengatasi Hambatan-Hambatan Kepribadian terbitan Kanisius, 1981, mengidentifikasi mental beragama yang salah. Identifikasi ini jelas masih sangat relevan dengan realitas sekarang: ”beragama” tapi malah menggerus nilai-nilai luhur pembangun bangsa ini.

Dalam buku itu dijelaskan para pengidap ”penyakit agama” biasanya memberi kesan saleh, khusyuk dalam berdoa, serius dalam beribadah, dan tertib dalam upacara keagamaan. Bagi mereka agama dan segala urusan yang berhubungan dengan agama merupakan segala-galanya.

Mereka sangat fanatik dengan agama mereka, tetapi di celah-celah segala ucapan, perbuatan, dan hidup mereka itu terdapat belang-belang kemunafikan. Dalam hidup mereka tidak jarang berbuat melawan akal sehat, melanggar keadilan, dan merusak cinta kasih. Semua itu ditutup dengan nama agama.

Dalam jiwa pengidap ”penyakit agama” sesungguhnya terjadi pertentangan serius antara pengetahuan dan pelaksanaan agama; antara yang dimengerti dan yang dilakukan; antara teori dan praktik keagamaan. Ketidakcocokan antara ajaran dan pelaksanaan agama ini membuat hati tidak enak, terasa tertekan, dan kemudian berusaha lepas dari perang batin ini.

Agar lepas dari perang batin, pengidap ”penyakit agama” mengambil gaya hidup suci dan lagak saleh. Mereka murah memberi nasihat-nasihat moral, koreksi-koreksi atas turur kata dan perbuatan-perbuatan serta pemikiran-pemikiran yang mereka anggap salah, tetapi hidup mereka sendiri jauh daripada bermutu.

Praksis Politik

Mereka tidak punya niat memperluas cakrawala hidup. Mereka tidak membina kepribadian mereka. Nilai-nilai agama malah menjadi merosot dalam konteks relasi sosial, kemasyarakatan, politik, dan kebudayaan.

Selain akibat ”penyakit agama” yang belakangan ini kian banyak pengidapnya, nilai-nilai luhur bangsa juga luntur, kian aus, karena praktik politik yang secara sengaja menghancurkan nilai-nilai luhur itu.

Beberapa bulan terakhir, bahkan kalau kita tarik lebih jauh sebenarnya sejak 2014, nyaris tiap hari sebagian politikus menebar insinuasi, fitnah, hasutan, sentimen primordial dengan tujuan utama meraih kekuasaan.

Nilai-nilai luhur bangsa diobrak-abrik, dimanipulasi menjadi alat untuk menyebar kebencian kepada orang atau kelompok tertentu, hanya demi meraih ambisi kekuasaan.

Hari-hari ini ketika kontestasi politik pemilihan presiden 2019 telah selesai, masih banyak warga negeri ini yang menggunakan sentimen primordial menolak hasil pemilihan umum itu. Apa gunanya menolak selain memuaskan hasrat menebar kebencian.

Mengutip terminologi K.H. Mustofa Bisri atus Gus Mus, saat ini kita berada pada era banyak rumah semakin besar, tapi keluarganya semakin kecil; gelar (akademis) semakin tinggi, akal sehat semakin rendah; pengibatan semakin canggih, kesehatan kian buruk.

Travelling keliling dunia, tapi tidak kenal dengan tetangga sendiri. Penghasilan semakin meningkat, ketenteraman jiwa semakin berkurang. Kualitas ilmu semakin tinggi, kualitas emosi semakin rendah. Jumlah manusia kian banyak, rasa kemanusiaan semakin menipis.

Pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin berkurang. Semakin banyak teman di dunia maya, tapi tidak punya sahabat yang sejati. Minuman semakin banyak jenisnya, air bersih makin berkurang jumlahnya. Pakai jam tangan mahal, tapi tak pernah tepat waktu.

Ilmu semakin tersebar, adab dan akhlak semakin lenyap. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi informasi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Orang yang rendah ilmu banyak bicara, orang yang tinggi ilmu banyak terdiam.

Pemberdayaan Komunitas

Fenomena lainnya adalah tontonan semakin banyak, tuntunan semakin berkurang, akhirnya tontonan jadi tuntunan. Semua fenomena kiwari yang dirumuskan Gus Mus itu ada di sekitar kita. Dengan mudah kita bisa mengidentifikasi itu semua terjadi karena kita—sebagian dari kita—kehilangan atau melupakan nilai-nilai luhur bangsa kita: Pancasila.

Cara paling efektif untuk mengatasi fenomena menyedihkan ini adalah sesegera mungkin kita berinvestasi lagi pada deposito nilai-nilai luhur kebangsaan. Keausan harus segera kita perbarui. Yang remuk kita benihkan dan suburkan lagi.

Dalam diskusi di forum Gusdurian Solo itu saya menekankan pada pemberdayaan komunitas untuk menyuburkan lagi nilai-nilai luhur bangsa yang mencakup ketuhanan, keadilan sosial, kemanusiaan, toleransi dan pluralisme, musyawarah, gotong royong, dan sebagainya.

Komunitas itu bisa berwujud aneka rupa. Bisa komunitas kewargaan, partai politik, perkumpulan, yayasan, lembaga pendidikan, instansi swasta atau pemerintah, komunitas lainnya, dan yang paling penting adalah komunitas paling kecil pembangun bangsa, yaitu keluarga.

Komunitas-komunitas ini harus bergerak bersama, simultan, mengidentifikasi fenomena-fenomena buruk di sekitar—dari skala terkecil—dan kemudian bersama-sama merumuskan cara memperbaiki. Mengapa sekarang banyak anak-anak dan generasi muda “murang tata”, tak punya sopan santun? Ini bisa diidentifikasi dan dicarikan solusi di keluarga.

Demikian seterusnya hingga komunitas bangsa memiliki kesadaran bersama untuk berinvestasi lagi pada deposito nilai-nilai luhur kebangsaan kita. Dalam langkah yang sederhana, kita sekarang bisa mengidentifiaksi siapa politikus yang tak layak jadi teladan karena praksis politiknya membikin remuk deposito nilai-nilai luhur bangsa.

Mereka harus kita singkirkan, kita tinggalkan, kita abaikan, dan kita lupakan dari kehidupan komunitas besar kiat sebagai bangsa, yang menurut Ben Anderson adalah ”komunitas terbayang”, namun nyata adanya, yaitu kita: Indonesia.