Jakarta (Solopos.com)–Gerakan reformasi yang lahir 13 tahun lalu bercita-cita membangun masyarakat demokratis yang bebas korupsi. Apakah cita-cita itu telah tercapai?
“Dulu IPK (indeks pemberantasan korupsi) kita 2, sekarang IPK kita 2,8. Memang rendah, Tapi ada capaian. Itu menjadi tinggi kalau kita lihat dari negara-negara ASEAN,” ujar Staf khusus Presiden bidang hukum, Denny Indrayana.
Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi Polemik Trijaya FM dengan tema ‘Reformasi Mati Suri?’ di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (21/5/2011).
Denny menunjukkan hanya dua negara di Asia Tenggara yang indeks pemberantasan korupsinya naik, di antaranya adalah indonesia dan kamboja. Singapura yang dikenal sebagai negeri bebas korupsi, dalam beberapa tahun ini IPKnya stagnan pada nilai 9,3.
“Saya sepakat gerakan anti korupsi harus didorong lebih kuat, tapi kenaikan 0,8 itu something,” papar pengajar Fakultas Hukum UGM ini.
Namun pendapat berbeda dilontarkan wartawan senior harian Kompas, Budiarto Sambhazy. Menurutnya, IPK indonesia memang naik, namun korupsi di Indonesia makin dahsyat.
“Kalau dulu korupsi di bawah meja, sekarang mejanya ikut diambil Sekarang absurd, absurd sekali.
Kalau dulu zaman Pak Harto membiarkan air mengalir dalam ember dan meluber hingga semua dapat. Sekarang kita enggak tahu embernya diambil siapa,” kata Budiarto.
(detik.com/tiw)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
