Demonstrasi Jogja mengenai seruan meneruskan kiblat bangsa disuarakan IMM DIY.
Harianjogja.com, JOGJA-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DIY mendesak pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk meluruskan arah kiblat bangsa. Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Titik Nol Kilometer, Jogja, bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Pengurus DPD IMM DIY Adi Wicaksono mengatakan kiblat bangsa pada pemerintahan Jokowi-JK condong pada pemilik modal dan penjajah gaya baru (neo-kolonialis). Ia menyebut fundamental ekonomi kian lemah, turut menghancurkan demokrasi bangsa, dan menggunakan hukum untuk kepentingan melestarikan kekuasaan, “Serta menutup kran kebebasan berpendapat dengan memblokir situs-situs dakwah islam,” katanya dalam rilis yang dikirim ke Harianjogja.com, Kamis (21/5/2015)
Adi mengungkapkan, ada sembilan kesalahan Jokowi-JK dalam mengurus bangsa, di antaranya soal pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Adi menilai, penetapan BBM berdasarkan mekanisme pasar merupakan agenda ekonomi neoliberal.
“Memberikan subsidi dianggap mendistorsi pasar sehingga perusahaan-perusahaan swasta termasuk asing tak dapat berkompetisi dengan bebas. Tinggal menunggu waktu, Pertamina bisa diprivatisasi,” ujarnya.
Adi berpendapat, akibat disesuaikannya harga BBM dengan harga pasar internasional, harga BBM akan terus naik, tentunya akan diikuti kenaikan harga komiditas lainnya, termasuk harga bahan pokok dan transportasi. Maka, sambung Adi, daya beli masyarakat menurun, rakyat rentan miskin, jatuh miskin.
Keslahan Jokowi-JK lainnya, papar Adi, adalah rupiah terus merosot, melemah diatas Rp13.000. Menurut dia, argumentasi pemerintah bahwa melemahnya rupiah dapat meningkatkan nilai ekspor. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Adi, ekspor Indonesia pada Februari 2015 justru menurun 7,99% dibanding bulan sebelumnya.
“Atau menurun 16,02% dibanding periode yang sama pada 2014,” ungkapnya. Pelemahan rupiah terhadap dolar, menurut Adi, berdampak pada usaha kecil menengah (UKM) yang mengandalkan bahan baku impor.
Dikatakan Adi, pemerintah memperpanjang ijin ekspor PT.Newmont Nusa Tenggara dan PT.Freeport, bertentangan dengan UUD 45 pasal 33 serta UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Pemerintah Jokowi-JK tidak memandang UUD 1945 pasal 33 sebagai landasan. Sumber daya alam milik bangsa termasuk BBM dianggap sebagai komoditas pasar,” sebut Adi.
Ketua Bidang Hikmah DPD IMM DIY ini menambahkan, presiden tidak ‘merdeka’ dalam mengambil kebijakan strategis bangsa, tidak bisa lepas dari kepentingan elit dan para korporat.
“Jika presiden saja tidak merdeka jangan harap Indonesia bisa merdeka seutuhnya,” tandas Adi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
