Solopos.com, SRAGEN — Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dinilai belum efektif mengatasi masalah ekonomi masyarakat akar rumput terdampak kenaikan harga BBM. Kebijakan menaikkan harga BBM ini juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di Sragen.
Hal itu diungkapkan Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Sragen, Budiono Rahmadi, Jumat (9/9/2022). Naiknya harga BBM, kata dia, berpengaruh pada naiknya harga kebutuhan pokok dan pada akhirnya membuat daya beli masyarakat turun.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Kalangan masyarakat kelas bawah seperti buruh pabrik yang belum ada penyesuaian upah minimum kabupaten (UMK) dan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang paling terdampak.
“Pedagang kecil seperti makan buah si malakama. Ketika harga barang dagangan dinaikan tetapi daya beli masyarakat turun. Perusahaan mungkin juga melakukan efisiensi yang memungkinkan terjadi pengurangan tenaga kerja. Sektor-sektor ini perlu mendapat perhatian pemerintah,” jelasnya saat ditemui wartawan di Kantor DPC Partai Demokrat Sragen.
Baca Juga: Pembagian BLT di Gondang Sragen, Ngadiyem: Alhamdulillah Bisa Beli Beras
Budiono menambahkan, ekonomi Indonesia secara makro dan mikro belum pulih pascapandemi Covid-19. Dia mengatakan pemerintah menaikan harga BBM di situasi dan kondisi yang tak tepat. Bila ekonomi masyarakat sudah pulih dan mapan, kata dia, pemerintah mau mencabut subsidi BBM sekalipun tidak masalah.
“Kebijakan menaikan harga BBM yang sudah telanjur ini mestinya dievaluasi. Demokrat jelas menolak kenaikan harga BBM ini karena masyarakat belum siap secara ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di sejumlah kota di Indonesia ternyata masih menyisakan kesenjangan ekonomi sehingga ekonomi Indonesia belum mandiri,” ujarnya.
Angka Kemiskinan Sragen Bisa Meningkat
Budiono menjelaskan kebijakan BLT kompensasi BBM itu belum mampu menaikan daya beli masyarakat karena belum mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Kalau pemerintah fair, menurut dia BLT seharusnya diberikan untuk 50 juta keluarga penerima amanfaat (KPM) bukan hanya 20,65 juta KPM.
“Mbah-mbah yang tidak produktif mendapatkan bansos, sementara buruh pabrik yang pas-pasan dan bila tidak disubsidi bisa turun di bawah garis kemiskinan justru belum mendapat bansos. Dampak naiknya harga BBM ini bisa menambah jumlah warga miskin di Sragen,” jelasnya.
Baca Juga: Hari Ini, Jadwal Pembayaran BLT BBM di Gondang dan Plupuh Sragen
Persentase penduduk miskin di Sragen masih tinggi, yaitu 13,83% per September 2021. Angka ini di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, dalam artikel di situs sragenkab.go.id, menyebut angka kemiskinan di Sragen menjadi yang tertinggi di Soloraya.
Sementara, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menangah, Peridustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) Sragen, Cosmas Edwi Yunanto, menyampaikan belum ada gejolak harga di pasar-pasar tradisional.
Dia mengatakan secara umum harga kebutuhan pokok di pasar tradisional masih relatif stabil. Hanya harga cabai keriting yang sempat naik cukup tinggi karena tersendatnya pasokan barang.
Berdasarkan daftar harga yang dihimpun Diskumindag Sragen per Rabu (7/9/2022) lalu, harga beras masih stabil di harga Rp10.000/kg untuk beras medium dan Rp12.000/kh untuk beras premium.
Baca Juga: Pembagian BLT di Gondang Sragen, Ngadiyem: Alhamdulillah Bisa Beli Beras
Harga cabai keriting sempat turun Rp2.000/kg tetapi harganya masih tinggi, yakni dari Rp75.000/kg menjadi Rp73.000/kg. Kemudian cabai rawit merah juga turun dari Rp55.000/kg menjadi Rp53.000/kg. Telur ayam ras Rp26.000/kg, daging ayam potong Rp34.000/kg.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
