Jakarta (Solopos.com) — Partai Demokrat tengah gerah dengan PKS dan Golkar yang terbukti mbalelo dalam hak angket mafia pajak. Namun ternyata, tidak hanya itu saja yang membuat partai berlambang bintang Mercy ini disharmonis dengan kesolidan di tubuh Setgab.
“Cuma kasus yang tersorot luas di publik saja yang mencuat mengenai ini ketidakkompakan koalisi. Pada prosesnya banyak kasus,” cetus Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa dalam diskusi ‘Pilar Demokrasi’ di Kedai Tempo, Jl Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (7/3/2011) malam.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Saan mencontohkan kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai salah satunya. Menurut Saan, pihaknya mendukung KPK tetap kuat, namun pada saat itu sikap Partai Demokrat justru mendapat resistensi dari partai-partai koalisi.
“Penolakan itu juga dilakukan oleh teman-teman koalisi. Saat pemilihan Busyro (Muqoddas) sebagai ketua KPK juga berbeda. Ini yang di Komisi III saja ya, masih ada banyak contoh lain di komisi lainnya,” papar Saan.
Untuk itulah, lanjut Saan, diperlukan sistem pengaturan yang baik terkait partai-partai pendukung koalisi pemerintahan. Inilah yang menjadi salah satu latar belakang munculnya gagasan dari Partai Demokrat untuk mengatur partai koalisi dengan Undang-undang. “Tentunya agar tercipta suatu pemerintahan yang lebih stabil,” tuturnya.
(dtc/try)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
