Demokrat 20 persen, abstain 39 persen

JAKARTA: Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara nasional secara keseluruhan, Sabtu malam. Namun ironisnya dibandingkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah suara sah nasional terpaut sangat jauh.

Dari data final yang disampaikan KPU, Sabtu (9/5) malam jumlah total suara sah nasional mencapai 104.099.785 suara. Sedangkan total pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 171.068.667.
Selisih antara DPT dengan suara sah nasional mencapai 67.058.882. Angka ini setara dengan 39% jumlah daftar pemilih dalam DPT. Angka ini juga setara dengan hampir 2 kali lipat perolehan suara Partai Demokrat yang menduduki peringkat pertama.

Dari 67 juta pemilih itu memang ada sebagian pemilih yang memang tidak menggunakan suaranya dan ada yang menggunakan namun tidak sah karena persoalan teknis, misalnya salah penandaan.

Sebagai perbandingan, pada Pemilu 2004, dari sekitar 149 juta pemilih yang masuk DPT, lebih dari 124 juta pemilih menggunakan hak suaranya. Angka ini setara dengan 83% DPT. Dengan demikian pemilih yang tak menggunakan suara kurang lebih 17% dari DPT. Namun dari angka 124 juta itu, hanya ada sekitar 8% pemilih yang suaranya tidak sah.

Pengumuman hasil rekapitulasi akhir itu disampaikan KPU setelah menggelar rapat pleno internal selama kurang lebih 1,5 jam, dengan agenda terakhir memutuskan untuk menerima hasil rekapitulasi di Nias Selatan (daerah pemilihan Sumatera Utara II) dengan catatan perbaikan. Hasil penghitungan manual tersebut tidak jauh berbeda dengan penghitungan sementara melalui penghitungan elektronik.

“Dapil Sumut II [Nias Selatan] disahkan,” kata anggota KPU I Gusti Putu Artha saat membacakan keputusan di Kantor KPU, tadi malam pukul 22.00 WIB.

Dengan demikian, hasil rekapitulasi Nias Selatan yang lama akan disahkan, sementara hasil penghitungan ulang di enam kecamatan di Nias Selatan yang saat ini sedang berlangsung di Medan, menjadi bagian integral dari catatan KPU dan merupakan bagian dari Berita Acara penetapan hasil pemilu.

"KPU mempersilahkan saksi partai politik memberikan catatan keberatan untuk rekapitulasi daerah pemilihan Sumatra Utara II," kata  I Gusti Putu Artha.

Seperti diketahui, hingga pukul 21.00 WIB hasil penghitungan ulang di enam kecamatan di Nias Selatan belum juga diterima KPU. Untuk itu, KPU segera menggelar rapat pleno sekitar pukul 19.30 WIB untuk mengambil keputusan terkait masalah tersebut.

Langkah ini diambil karena KPU berkewajiban mengumumkan hasil Pemilu 2009 paling lambat satu bulan setelah pemungutan suara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.
Artinya, KPU harus mengumumkan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lambat Sabtu, 9 Mei 2009.

Dalam penghitungan jumlah suara sah nasional yaitu 104.099.785, sedangkan suara tidak sah yaitu 17.488.581 suara.

Dari jumlah suara itu Partai Demokrat berhasil memperoleh suara terbanyak yaitu 20,85% atau 21.703.137, sementara Partai Golkar menempati peringkat kedua dengan perolehan suara yaitu 14,45% atau 15.037.757 suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada di posisi ketiga dengan memperoleh 14,03% suara sah atau 14.600.091 suara.

Deklarasi
Pengumuman KPU tersebut merupakan saat yang ditunggu-tunggu oleh partai besar untuk menentukan strategi diantaranya mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dari Demokrat disebutkan meski deklarasi mundur dari 11 Mei 2009 menjadi 15 Mei 2009, Partai Demokrat tetap memilih Bandung sebagai tempat deklarasi.

Ketua DPPA Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, setibanya di Bandara Aditjucipto Jogja  untuk mendampingi kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, tidak ada alasan politik di balik pengunduran tanggal deklarasi tersebut.

"Tidak ada hubungan komunikasi-komunikasi dengan partai mana pun, tetapi karena Presiden ingin tetap menjalankan, mendahulukan tugas-tugas negara," ujarnya.

Menurut Andi, Presiden Yudhoyono memilih mendahulukan acara World Ocean Summit 2009 yang akan dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara, pada 13-15 Mei 2009.

Terpisah  Ketua DPP PD Anas Urbaningrum mengatakan koalisi Partai Demokrat (PD) dan PDIP mulai intens. Ia mengatakan kubu Demokrat, hanya menunggu tanda dari PDIP.

"Sabar acapkali lebih dahsyat ketimbang tidak sabaran. Kita harus sabar menunggu perkembangan. Kesabaran sangat dianjurkan untuk dipedomani," katanya.

Terpisah, capres Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) hadir di Rapimnas Partai Hanura, kemarin. JK mengaku bangga terhadap partai besutan Wiranto, yang juga menjadi cawapresnya itu.

"Saya bangga kepada partai Hanura. Tidak seperti partai lain yang diobok-obok," kata JK.

Pada kesempatan tersebut, JK mengatakan, dia dan Wiranto merupakan pasangan yang tanpa ragu-ragu dan menunda-nunda untuk mendeklarasikan diri. Antara dirinya dan Wiranto, yang pernah menjadi capres Golkar pada 2004 lalu, memiliki pengalaman yang sama dan harmonis.

Semntara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) faksi Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Bachtiar Chamsyah menyatakan dukungannya kepada SBY. PPP juga diminta untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD). Pernyataan itu dinyatakan usai rapat yang dipimpin Bachtiar Chamsyah dan disebutkan diikuti 160 cabang PPP se Indonesia. (Harian Jogja Cetak)

Avatar
Editor:
Budi Cahyono


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom