Sahrul Romadhon/Istimewa

Solopos.com, SOLO -- Sastra adalah jalan utama menggapai kebenaran. Sastra mampu menggunakan ”kebohongan” untuk mengungkap kebenaran. Demokrasi Indonesia menggunakan ”kebohongan” untuk menyembunyikan kebenaran. Dalil ini penting mengingat betapa mengecewakan demokrasi Indonesia saat ini.

Esai Peter Buyung Pangestu berjudul Mencari Oposisi dalam Demokrasi (Subrubrik Mimbar Mahasiswa, Harian Solopos edisi 11 Oktober 2019) menganalisis tubuh demokrasi dalam kerangka teori ilmiah. Ia menawarkan resolusi bahwa pers, intelektual/cendekiawan, dan civitas academica menjadi penyambung lidah rakyat dan pengawal kebijakan pemerintah.

Pendekatan terhadap irisan masalah di esai itu tercerabut dari hal yang sangat penting, yakni kenyataan demokrasi itu. Walhasil resolusi yang diajukan hanya sebatas logika formal dari hasil analisis. Pada konteks kekinian demokrasi menuntun rakyat Indonesia pada suatu plot anti-klimaks ditandai usainya riuh rendah pemilihan umum 2019 yang menghasilkan konsolidasi elite oligarki.

Alih-alih memperbaiki keadaan, dengan cara yang “demokratis”, elite justru berusaha menutupi dengan mengeluarkan produk hukum kontroversial dan beberapa di antaranya telah disahkan. Rezim baru ini telah mempertontonkan kepada kita suatu skema canggih bersatunya elite oligarki mengangkangi demokrasi.

Demokrasi Indonesia era kiwari seakan-akan menyuguhkan kepada kita kepalsuan demi kepalsuan. Rasa-rasanya Sajak Palsu (1998) karya Agus R. Sarjono sangat pas menggambarkan hal tersebut. Dalam puisi tersebut Agus merekam berbagai kepalsuan: sejarah palsu dari buku palsu, berjanji palsu, ekonomi-ekonomi palsu, ahli hukum palsu, insinyur palsu, ahli pertanian palsu, guru palsu, ilmuwan palsu, perniagaan palsu, impor palsu, kelontong kualitas palsu, bank palsu, surat palsu, pejabat palsu, uang palsu, devisa palsu, kurs palsu, pemerintah palsu, hingga demokrasi palsu.

Cerminan dari Kenyataan

Dari puisi itu kita ketahui apa yang terekam dalam karya sastra merupakan cerminan dari kenyataan. Rene Wellek dan Austin Warren dalam Teori Kesusastraan (1993) memaparkan sastra menyajikan kehidupan, dan kehidupan sebagian besar dari kenyataan sosial. Jika kita hamparkan potongan pembicaraan mengenai sastra, kepalsuan-kepalsuan yang terjadi sejatinya bermuara pada satu hal: korupsi.

Korupsi adalah suatu hal yang sangat lengket bersanding dengan permasalah ekonomi. Korupsi telah sejak lama membentuk wajah demokrasi dan masyarakat Indonesia pada perkembangan yang involutif dan kebobrokan budaya. Max Havelaar (1859) karya Multatuli atau Eduard Douwes Dekker memotret praktik korupsi di jajaran birokrat Hindia Belanda.

Ada juga Korupsi (1957) karya Pramoedya Ananta Toer yang menceritakan korupsi bukan hanya wahana untuk memperteguh status quo kekuasaan, sebagaimana dipotret Multatuli. Korupsi, bagi Pram pada waktu itu, telah menjelmakan diri sebagai prosedur tersendiri dalam institusi kekuasaan.

Orang-orang Proyek (1980) karya Ahmad Tohari menangkap citra manusia Indonesia dalam pusaran politik yang penuh dengan kelicikan dan korupsi. Borok politik dalam konteks masyarakat era Orde Baru yang menganga dipertontonkan novel ini. Novel 86 (2011) karya Okky Madasari cukup menguras emosi karena menceritakan praktik suap menyuap, pemerasan, dan perbuatan curang yang sangat lazim terjadi.

Sketsa kehidupan masyarakat Indonesia yang terekam dalam karya sastra dapat kita kemas dalam suatu adagium utuh, yaitu bahwa pemerintahan Indonesia dikelola dari (of) demokrasi, oleh (by) oligarki, untuk (for) korupsi. Kita tak perlu ragu berandai-andai bahwa antara bersatunya Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam satu rezim sejatinya didasari satu optik yang sama, pada satu kepentingan yang tunggal, mengamankan ”kepemilikan aset” yang dikuasai.

Digerogoti Korupsi

Setelah berbagai upaya pelemahan terjadi (khususnya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK), kita dapat menyaksikan Indonesia akan digerogoti oleh korupsi di berbagai sektor. Aan Rukmana dalam esai Korupsi di Indonesia Lintas Sejarah yang termuat dalam buku Korupsi Mengorupsi Indonesia (2013) mencatat asosiasi dagang Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada paruh abad ke-18 digerogoti korupsi yang akut.

VOC kemudian runtuh dan dipelesetkan menjadi Vergaan Onder Corruptie yang artinya runtuh karena korupsi. Apa yang dapat kita pelajari? Sastra tidaklah terbatas pada pengertian sebagai suatu citra masyarakat. Ada sangat banyak teori kesusastraan. W. Herlambang dalam Kekerasan Budaya Pasca 1965 (2013) menyatakan sastra memiliki hubungan yang dialektik dengan konteks sosialnya. Bisa saja berupa media untuk menyampaikan protes.

Oleh karena itu, Subcomandante Marcos dalam Kata adalah Senjata: Kumpulan Tulisan Terpilih 2001-2004 (2000) berpesan kepada kita: Adalah kata-kata yang memberi bentuk pada sesuatu yang masuk dan keluar dari diri kita. Adalah kata-kata yang menjadi jembatan untuk menyeberang ke tempat lain… para penguasa menggunakan kata-kata untuk menata imperium diam. Kita menggunakan kata-kata untuk memperbarui diri kita… Inilah senjata kita saudara-saudaraku.

Inilah kesempatan kita, sekaranglah saat untuk berpartisipasi membangun bangsa. Muntahkan semua kata pada muka rezim saat ini sebelum runtuh digerogoti korupsi. Saatnya setiap individu berkata-kata. Cicero dalam Imperium berpesan kepada kita: Tak ada satu hal pun yang tak dapat diciptakan atau dihancurkan atau diperbaiki dengan kata-kata. Selamat hari Sumpah Pemuda dan 91 tahun lahirnya bahasa Indonesia.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten