Solopos.com, SURABAYA — Warga Jawa Timur yang menggelar aksi demo penolakan sistem zonasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di depan Grahadi Surabaya meminta agar pemerintah menghargai usaha belajar anak selama 6 tahun di SD dan 3 tahun SMP.
Yani Purnamawati, salah satu warga Dukuh Pakis Surabaya kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak bisa menghargai hasil usaha anak selama belajar di SD dan SMP. Menurutnya, aturan tersebut sudah membuat anak-anak stres dan patah semangat.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Rumah saya jauh dari SMP manapun. Anak saya bisa masuk SMP 12 tapi dia mikirnya masih bisa diterima di SMP 1. Kalau misalnya tidak bisa masuk SMP 1, dia ikhlas karena dikalahkan dengan anak yang lebih pintar. Masalahnya sekarang dikalahkan dengan anak yang nilainya lebih rendah dan yang enggak pernah belajar, itu yang bikin down,” katanya kepada Bisnis/JIBI, Rabu (19/6/2019).
Menurut Yani, kalaupun menggunakan sistem zonasi, pendaftaran SMP negeri seharusnya tetap ada sistem tes agar lebih adil. Hal ini, katanya, juga cukup membuat para guru terbebani lantaran nantinya sekolah tersebut bakal mengikuti lomba-lomba nasional atau internasional sementara anak didiknya tidak memiliki nilai yang tinggi.
“Ini enggak fair. Bagaimana dengan anak yang pintar tapi lokasi rumahnya tidak strategis. Sedangkan anak yang enggak pernah belajar, tapi rumahnya dekat sekolah favorit bisa masuk,” imbuhnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
