DEMO WARGA: Keluhkan Polusi Pabrik Kayu, Warga Polokarto Geruduk DPRD

Seorang warga membawa tulisan protes dalam aksi unjuk rasa di DPRD Sukoharjo, Sabtu (10/11/2012). (JIBI/SOLOPOS/Trianto Hery Suryono)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menumpang bus yang ditempeli spanduk, pendemo datang ke gedung wakil rakyat sekitar pukul 09.55 WIB. Spanduk besar bertuliskan “Izin Pendirian PPI Masih Diragukan,” “Kembalikan Lingkungan Kita Seperti Semula (tanpa polusi).” Di bawah spanduk itu tertera tanda tangan warga. Informasi yang diperoleh Solopos.com selama perjalanan bus tersebut dikawal langsung oleh Kapolsek Polokarto, AKP Apin Sunu.

Sesampai di gedung dewan para pendemo duduk lesehan di lobi. Sebagian membentangkan poster berisi persoalan yang melilit warga sekitar pabrik triplek tersebut. Di antaranya, Suara pabrik sangat bising, warga susah tidur, produksi jalan terus polusi jalan terus. Sampai kapan kami terus menderita? Jangan usik pendidikan anak kami dengan polusi. Tutup pabrik PPI sekarang juga dan Bebaskan kami dari polusi.

Tak ada orasi saat demo tersebut. Para pendemo hanya berdiam diri dan selang 45 menit kemudian, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Sukardi Budi Martono menemui mereka. Setelah berembuk sekitar 10 menit akhirnya pendemo dipindah ke Grha Paripurna untuk berdialog dengan anggota Dewan, baik dari Komisi I ataupun Komisi IV. Dialog dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Nurdin.

Warga sekitar pabrik yang juga berprofesi sebagai guru, Tugino bercerita, dirinya dan warga Bakaran meminta suasana damai kembali terjadi di Dukuh Bakaran. “Semenjak ada pabrik (triplek) warga dan siswa di SMPN 4 Polokarto terganggu bising. Kedua selama kegiatan belajar mengajar siswa dan guru harus memakai masker, ketiga, warga yang kondisi tubuh tak kuat cepat terkena penyakit.”

Dicontohnya, dirinya sekeluarga sudah terkena penyakit sesak nafas. Dia berharap, keberadaan pabrik ditinjau ulang. Jika tidak dilakukan, tegasnya, dirinya akan mengirim surat ke tiga menteri, seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perindustrian dan Komnas HAM.

Ditambahkan oleh Rachmat, warga belum diajak berembuk tentang pendirian pabrik. Muncul informasi, lahan yang dijadikan pabrik adalah kawasan hijau. “Saat bertemu dengan asisten I Pemkab Sukoharjo beberapa waktu lalu disebutkan kawasan hijau tidak bisa untuk industri. Kami pun heran, kok pabrik itu muncul tiba-tiba. Warga terdekat belum diajak berembuk dan sosialisasi.”

Ditegaskan keduanya, warga tidak ingin bertindak anarkhistis namun mendahulukan dialog. Asisten I bidang pemerintahan Setda Sukoharjo, Adi Putranto menyatakan, usaha pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) masih dalam proses. Atas informasi itu, Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Nurdin mengatakan, Dewan meminta pengelola pabrik menghentikan mesin baru hingga izin keluar. “Dewan mendukung investor yang ingin menanamkan investasi di Sukoharjo tetapi menaati peraturan yang ada,” ujarnya.

Kuasa hukum pabrik triplek PT Prima Parquet Indonesia (PPI), Anis Ansori mengatakan, pihak pabrik terbuka bagi anggota Dewan. “JIka ingin sidak silakan. Yang jelas, pengelola pabrik telah memenuhi mekanisme perizinan.”