DEMO SUKOHARJO : Buruh Berunjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM dan Listrik

Demo Sukoharjo, kalangan buruh di Sukoharjo menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik.

Solopos.com, SUKOHARJO — Ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Peduli Buruh Sukoharjo (FPBS) berunjuk rasa di Bundaran Pandawa, Solo Baru, Kamis (12/1/2017).

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Mereka menolak kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik, serta biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (STNK dan BPKB) pada awal 2017.

Para buruh mendatangi Bundaran Pandawa, Solo Baru, sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka membawa bendera Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) serta poster berisi penolakan kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Mereka berdiri mengelilingi Bundaran Pandawa, Solo Baru. Aksi demo itu dijaga ketat aparat kepolisian.

Ketua Forum Peduli Buruh Sukoharjo (FPBS) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno, mengatakan pemerintah menaikkan harga BBM, mencabut subsidi tarif listik serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan kebijakan yang tidak memihak rakyat kecil.

Kenaikan biaya-biaya itu berimbas pada turunnya daya beli masyarakat. “Kami menolak kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat kecil. Subsidi listrik yang dicabut pemerintah merupakan hak masyarakat,” kata dia, Kamis.

Kondisi ini bakal diperparah dengan rencana kenaikan harga elpiji 3 kg senilai Rp30.000/tabung pada Maret mendatang. Kalangan masyarakat menengah ke bawah terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dipastikan menjerit lantaran kenaikan harga elpiji 3 kg.

Kenaikan harga elpiji 3 kg otomatis berimbas pada melambungnya harga kebutuhan pokok. Tak menutup kemungkinan angka kemiskinan di setiap daerah bakal bertambah signifikan akibat kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, PNBP, serta elpiji 3kg.

“Kenaikan nilai upah minimum kabupaten Sukoharjo hanya sekitar delapan persen. Hal ini tak bisa mencukupi kenaikan BBM, tarif dasar listrik, maupun elpiji 3 kg yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat,” papar dia.

Pernyataan senada diungkapkan buruh lainnya, Sigit. Dia meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang cenderung menekan rakyat kecil. Saat ini, wong cilik sudah ditekan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti cabai dan telur.

Nasib rakyat kecil bakal kian terpuruk apabila pemerintah menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik,  maupun elpiji 3 kg. “Kebijakan pemerintah harus ditinjau ulang apakah benar-benar prorakyat atau tidak?” kata dia.