DEMO SEMARANG : Puluhan Aktivis Tolak Gelar Kepahlawanan Soeharto

Demo Semarang dilakukan puluhan orang yang menyebut dirinya aktivis dari berbagai organisasi kemasyarakatan terkait rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.

Semarangpos.com, SEMARANG – Puluhan orang yang tergabung dalam organisasi Gema Demokrasi mengelar demonstrasi terkait penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang akan memberikan gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI, H.M. Soeharto. Dengan menggenakan topeng wajah Soeharto, massa itu menggelar aksi mereka di depan Patung Pangeran Diponegoro di Jl. Pahlawan, Semarang, tepat pada Hari Pahlawan, Kamis (10/11/2016) siang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Koordinator aksi, Eti Oktaviani, menyebutkan bahwa saat ini Kementerian Sosial memang belum memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto. Meski demikian, rencana itu kemungkinan bisa saja terlaksana di kemudian hari menyusul adanya isu bahwa pria yang semasa hidup dijuluki The Smilling General itu akan mendapat gelar pahlawan bersama Presiden ke-4 RI, K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan mantan Komandan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD), Sarwo Edhie Wibowo.

”Kami tidak keberatan dengan yang lainnya [mendapat gelar pahlawan]. Tapi tidak dengan Soeharto, Kita semua tahu bagaimana keadaan negara selama Soeharto memimpin. Begitu banyak pelanggaran dan kejahatan yang diperbuat,” ujar Eti dalam orasinya.

Eti menyangkakan kepada Soeharto selama memimpin Indonesia telah melakukan berbagai kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam catatan miliknya, Soeharto melakukan kejahatan antara lain pada tahun 1965 dengan menangkap dan membantai massa yang diduga menjandi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Bukan hanya itu, dalam catatan Eti, Soeharto juga diduga terus melancarkan penahanan dan hukuman mati kepada para pendukung PKI tanpa menggelar proses pengadilan selama tahun 1966 hingga 1967.

Ia juga menyangkakan Soeharto dengan berbagai aksi kejahatan, mulai dari kasus intimidasi calon pemilih di Pemilu 1971, penahanan sejumlah mahasiswa dan masyarakat dalam demo anti-Jepang atau yang akrab disebut Peristiwa Malari 1974, Kasus Balibo 1975, Tragedi Semanggi 1998, dan masih banyak lagi. ”Memang Kementerian Sosial sudah mengatakan tidak memberikan gelar kepada Soeharto. Tapi, belum tentu untuk tahun-tahun berikutnya hal itu tetap diterapkan. Kami minta agar jangan dijadikan pahlawan selamanya, karena selama 32 tahun memimpin banyak pelanggaran dan kejahatan yang sudah diperbuat,” imbuh Eti.

Eti menambahkan sebagai tindak lanjut aksi penolakan ini, ia dan rekan-rekannya mengirimkan kartu pos sebanyak 69 buah kepada pemerintah pusat. Kartu pos sebanyak itu berisi tentang penolakan terhadap gelar kepahlawanan terhadap Soeharto serta kasus-kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan yang hingga kini belum terungkap. ”Puluhan kartu pos ini sengaja kami kirimkan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional agar Kemensos sadar bila masih memiliki tanggungan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto yang hingga kini belum tuntas,” terang Eti.

Sementara itu anggota Komunitas Penggiat Sejarah Semarang (KPPS), Yunatyo Adi, yang turut serta dalam demo pada Hari Pahlawan itu menilai Soeharto memang tidak layak diberi gelar. Namun tidak masalah untuk Gus Dur yang dianggap menjadi sosok yang membawa perubahan besar bagi kebijakan politik Indonesia, salah satunya dengan merangkul kembali warga etnis Tionghoa dan menghapus status eks tapol (ET) pada para mantan tahanan politik kasus G30S/PKI 1965. ”Gus Dur tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan, Soeharto telah memimpin secara otoriter,” ujar Yunatyo.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya