DEMO MAHASISWA : Protes Politisasi Birokrasi, Puluhan Mahasiswa Unjuk Rasa

Solopos.com, SUKOHARJO--Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat (Gempar) Sukoharjo, Kamis (13/2/2014), menggelar unjuk rasa terkait praktik politisasi birokrasi di Kota Makmur.

Unjuk rasa dilakukan di Simpang Lima (Proliman) Sukoharjo sekitar pukul 10.30 WIB. Massa Gempar terdiri mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Institute Agama Islam Negeri (IAIN), KAMMI Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) IAIN.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Selain itu juga Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) IAIN, DPM Fakultas Pertanian (FT) UMS dan GAMNAS. Pantauan solopos.com, aksi dilakukan dengan berorasi politik dan membentangkan spanduk bertuliskan protes terhadap praktik politisasi birokrasi. Mahasiswa menyayangkan digunakannya cara-cara tidak benar untuk memenangi Pemilu 2014.

Apalagi fenomena politisasi birokrasi di Sukoharjo disinyalir terjadi secara masif. Koordinator aksi unjuk rasa, Ikhsan dalam orasinya menuntut pemberian sanksi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) di Sukoharjo yang terbukti bersalah.

“Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010, PNS yang terlibat partai politik harus diberi sanksi,” tegasnya.

Pemberian sanksi, menurut dia, harus sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Selain itu mahasiswa meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sukoharjo supaya mengawasi secara serius terhadap kinerja pejabat dan PNS. Tujuannya meminimalisasi celah terhadap praktik politisasi birokrasi untuk kepentingan partai politik (parpol).

Gempar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan Pemilu yang bersih, jujur dan adil. Sehingga penyelenggaraan setiap tahapan Pemillu bisa berjalan baik. “Dengan begitu, produk yang dihasilkan oleh Pemilu nanti benar-benar berkualitas,” sambungnya. Gempar juga menyerukan fair play kepada parpol peserta pemilu.

Terpisah, pengamat politik dari Universiitas Sebelas Maret (UNS), Moh. Jamin mengatakan praktik politisasi birokrasi tidak bisa dilepaskan dari ada atau tidaknya goodwill kepala daerah. Sebab seringkali praktik politisasi birokrasi terjadi dikarenakan adanya atmosfer yang mendukung praktik tersebut. “Sikap kepala daerah menjadi sangat vital,” katanya.

Mengenai rekomendasi Panwaslu kepada Pemkab Sukoharjo, Jamin mengakui tidak bisa serta merta dijadikan dasar untuk memberikan sanksi kepada PNS yang dinyatakan bersalah. Namun dia menegaskan rekomendasi tersebut harus direspons oleh Pemkab untuk memeriksa para PNS tersebut. “Salah bila Pemkab mengabaikan rekomendasi,” terang dia.