Solopos.com, JAKARTA — Aksi demonstrasi yang akan digelar Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap mengganggu proses rekapitulasi suara Pemilu 2019.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan demonstrasi akan mengganggu proses rekapitulasi lantaran dilakukan tepat di depan Kantor KPU. Adapun salah satu rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2019 dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) di luar negeri digelar di halaman lembaga tersebut.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Tidak mengganggu sih, [tapi] sangat mengganggu. Sekarang bayangkan ya, kami ngomong, mendengarkan, konsentrasi. Yang di luar, [massa demo] juga ngomong,” ujarnya di kantornya, Kamis (9/5/2019).
Aksi Gerak digelar untuk menuntut KPU dan Bawaslu mendiskualifikasi peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 nomor urut 01 di Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Demonstrasi semula direncanakan dihadiri mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kakostrad) Mayjen (purn) Kivlan Zen.
Aksi itu rencananya berlangsung pukul 13.00-17.30 WIB. Pengamanan di sekitar kantor kedua lembaga penyelenggara Pemilu itu diperketat. “Ya kalau kebebasan mengeluarkan pendapatnya sih boleh-boleh saja, tetapi kebebasan mereka mengganggu kami,” tutur Wahyu.
Sejauh ini, KPU belum berencana menerima perwakilan pendemo yang akan datang ke kantornya. Para komisioner tidak memiliki waktu lowong lantaran harus merampungkan rekapitulasi hasil Pemilu dari luar negeri pada hari ini.
“Kami enggak punya waktu. Sekarang bayangkan, kami pukul 09.00 WIB main [merekapitulasi hasil Pemilu], selesai pukul 12.00 WIB, lalu istirahat salat. Main lagi pukul 13.00, habis itu kelar maghrib, kemudian ada isya, tarawih. Kami main pukul 20.00-00.00 WIB. Kecuali kalau mau diterima pukul 02.00 WIB pagi,” tambahnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
