ILUSTRASI (HARIANJOGJA/GIGIH M. HANAFI)
GARUT- Demo penolakan kenaikan harga BBM diwarnai pembakaran foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Aksi pembakaran ini dilakukan mahasiswa saat demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di bunderan Jalan Simpang Lima, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (15/3/2012).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Garut itu, membakar foto Presiden sebagai bentuk protes kecewa terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
Mereka kemudian melakukan aksi dengan berjalan kaki sambil membawa bentangan kain putih meminta dukungan tanda tangan masyarakat sebagai bentuk penolakan kenaikan BBM. Selanjutnya mahasiswa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Garut untuk meminta dukungan serupa.
Namun kedatangan mahasiswa ke kantor DPRD tersebut tidak disambut anggota DPRD untuk menyanggupi akan menyampaikan aspirasi masyarakat Garut kepada pemerintah pusat.
Kecewa tidak ada anggota DPRD, para mahasiswa meluapkan kekecewaannya dengan mencoret dinding dan kaca kantor DPRD bertuliskan berbagai kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM.
Aksi mahasiswa membakar ban bekas dan foto presiden serta mencoret dinding kantor DPRD tampak dibiarkan oleh petugas kepolisian yang melakukan pengawalan, hingga akhirnya mahasiswa membubarkan diri.
Sementara itu Koordinator Aksi, Ahmad Muhabad, berharap aksi menolak kenaikan BBM mendapatkan dukungan dari anggota DPRD dan menyampaikan kembali aspirasi rakyat Garut kepada pemerintah pusat.
“Kami meminta kepada DPRD Kabupaten Garut untuk satu suara dan menyampaikan kepada pemerintahan pusat, bahwa masyarakat Garut menolak kenaikan BBM,” kata koordinator aksi, Ahmad MUhabad.
Menurut Ahmad, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM yang akan ditetapkan 1 April 2012 serta rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 10 persen akan menambah sulitnya rakyat Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan hidup.
Dampak lain dari kenaikan BBM dan TDL, menurut mahasiswa dalam orasinya akan menyebabkan harga kebutuhan pokok diseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Garut menjadi mahal.
Mahasiswa berharap kebijakan yang tidak pro rakyat itu dibatalkan dan menuntut pemerintah Indonesia kembali berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkpribadian dalam budaya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
