JAKARTA-Partai Demokrat mengecam ikut sertanya kepala daerah dalam demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Demokrat bahkan meminta pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindak tegas kepala daerah yang kedapatan berada di tengah pengunjuk rasa anti kenaikan harga BBM. Nah Lho!
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Kepala daerah tidak boleh demo, dia harus tunduk dengan kebijakan pemerintah. Kalau dia sudah berdemo, lebih baik dia balikkan saja, rakyat suruh pilih (kepala daerah) yang baru lagi,” kata Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2012).
Jafar mengingatkan fungsi dan kewajiban kepala daerah adalah menjalankan program pemerintahan termasuk melakukan sosialisasi atas kebijakan yang diambil.
“Dia harus beri penjelasan, bantu pemerintah, tunduk patuh terhadap aturan negara, pemerintah. Kalau ikut demo itu malah melawan pemerintah,” pungkasnya.
Seperti diketahui Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo kader PDI Perjuangan, ikut bergabung dengan demonstran penolak kenaikan harga BBM di Solo hari Senin (26/3). Atas tindakan itu, Mendagri Gamawan Fauzi memberikan teguran.
“Dia mesti harus belajar menjadi Bupati Walikota. Kalau dari Demokrat itu pasti dapat peringatan, bisa tertulis dan PAW. Kader Demokrat jelas tidak boleh ikut demo,” kata Jafar membandingkan kadernya dengan Hadi Rudyatmo.