DEMO 2 DESEMBER : Fahri Hamzah: Jangan Takuti Rakyat, Itu Pemborosan

Demo 2 Desember dan 25 November akan dikawal ketat oleh Polri. Fahri Hamzah meminta Polri jangan menakuti rakyat.

Solopos.com, JAKARTA — Meski tekad Presiden (Joko Widodo) Jokowi untuk membangun ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur perlu didukung. Akan tetapi sikap aparat keamanan dinilai menakut-nakuti rakyat akan kontraproduktif terhadap keinginan tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (23/11/2016). Menurutnya, pidato Presiden Jokowi kemarin yang menyatakan ingin membangun ekonomi melalui sektor infrasturktur harus diapresisasi. Pasalnya, infrastruktur merupakan pondasi pembangunan ekonomi ke depan.

“Kita semua harus menjaga suasasana hati dan semangat Presiden untuk membangun ekonomi, akan tetapi jangan jadikan rakyat tidak tenang,” ujarnya menanggapi pernyataan Kapolri terkait aksi demo pada 25 November dan 2 Desember mendatang yang dinilainya berlebihan.

Menurutnya, Indonesia saat ini bukanlah dalam keadaan darurat sehingga pengerahan aparat keamanan yang berlebihan akan membangun citra negara sedang tidak aman. Kalaupun ada demo terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), maka persoalan itu saja yang harus diselesaikan.

“Itu yang saya khawatirkan. Tolong jangan jadikan masyarakat takut dan ini negara demokrasi dalam keadaan normal,” ujarnya.

Fahri mengaku curiga kepada aparatur negara yang menciptakan seolah-olah negara tidak aman dengan motivasi tertentu. Menurutnya, kadang-kadang aparatur negara menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga kondisi yang diciptakan menjadi dasar untuk mengambil tindakan.

“Jadi masalah diciptakan untuk dihadapi masalah itu. Tapi itu kan pemborosan. Isu terorisme diciptakan agar anggaran keamanan meningkat,” ujarnya.

Dia juga mengomentari banyaknya aparat keamanan yang ikut mengamankan Gedung DPR. Padahal, DPR punya pengamanan internal sendiri. “Tidak boleh boleh mereka hadir berlebihan di sini. Undang-undang MD3 menyebutkan kompleks parlemen adalah kompleks merdeka dan tak boleh dikuasai oleh kaki tangan eksekutif,” ujarnya.