SOLOPOS.COM - Pasangan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (JIBI/Solopos/Antara)

Solopos.com, JAKARTA — Isu penegakan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) mengemuka dalam debat capres-cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014) malam. Prabowo Subianto memberikan klarifikasi tentang isu pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan dirinya secara terbuka di depan rival politiknya, Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Saat moderator memberi kesempatan kepada pasangan Jokowi-JK untuk bertanya kepada pasangan Prabowo-Hatta, JK menyinggung soal kasus pelanggaran HAM selama pergolakan politik 1998. Pertanyaan JK jelas mengarah ke kasus yang selama ini dikaitkan dengan Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Pangkostrad.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Pak Prabowo tadi bilang tidak ada pengikut yang salah, hanya pemimpin yang salah. Apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu?” tanya JK ke Prabowo.

Menanggapi pertanyaan itu, Prabowo pun paham arah pertanyaan JK. “Saya mengerti arah pertanyaan Bapak, tidak apa-apa,” jawab Prabowo dengan nada tinggi.

Prabowo memulai jawabannya dengan menjelaskan tugas yang seorang abdi negara, termasuk tugas seorang tentara. Menurut Prabowo, abdi negara punya tugas melindungi negara, termasuk dari ancaman kelompok radikal.

“Hak azasi manusia adalah hak paling dasar untuk hidup. Tugas utama pemerintah adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dari sekian puluh tahun menjadi abdi negara, saya membela tumpah negara, mencegah kelompok radikal, orang yang merakit bom, yang mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa. Inilah ancaman terhadap negara,” kata Prabowo berapi-api.

Menjawab soal pelanggaran HAM masa lalu, Prabowo menyentil “atasan” yang bisa memberikan penilaian terhadap apa yang telah dijalankannya. “Sebagai prajurit, mana kala melaksanakan tugas, yang menilai adalah atasan. Saya mengerti arah bapak, tapi saya ada di sini, saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas.”

Prabowo kemudian menegaskan dirinya sebagai seorang pembela HAM. “Saya adalah pembela HAM,” katanya.

Mendapat jawaban Prabowo, JK menunjukkan ketidakpuasannya. “Apakah 1998 itu pakai bom? tidak semua pelanggaran HAM pakai bom,” sindir JK. “Tadi Pak Prabowo bilang terserah penilaian atasan, apakah penilaian atasan tentang Anda saat itu. Saya ingin tahu bagaimana penilaian atasan Anda?”

Prabowo pun kembali menyebut kata “atasan” dalam jawaban singkatnya. “Kita bertanggung jawab kepada atasan, terserah atasan saya. Kalau Pak JK ingin tahu, silakan tanya pada atasan saya.”

Sebagai catatan, saat Prabowo Subianto menjabat Pangkostrad dengan pangkat Letnan Jenderal (Letjen), yang menjawab sebagai Panglima ABRI saat itu adalah Jenderal Wiranto. Pada Mei 1998, atau sesaat setelah mundurnya Presiden Soeharto, posisi Prabowo sebagai Pangkostrad digantikan oleh Letjen TNI Johny Lumintang. Namun Johny Lumintang hanya menjabat sebagai Pangkostrad selama 17 jam terhitung sejak 22 Mei 1998. Posisinya digantikan oleh Letjen Djamari Chaniago.

Sementara itu dalam Pilpres 2014, Wiranto yang juga Ketua Partai Hanura menyatakan dukungannya untuk capres Jokowi-JK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya