Debat calon bupati dinilai tak bermutu

Sukoharjo (Espos)– Debat calon bupati/wakil bupati Sukoharjo yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo bekerja sama dengan Universitas Veteran Bangun Nusantara, Kamis (20/5) malam, dinilai banyak kalangan dingin lantaran dalam acara itu tidak ada unsur debat sama sekali.

Berdasar pantauan Espos, sebelum acara diwarnai banyak perdebatan antara tamu undangan, para panitia dan mahasiswa. Perdebatan itu dilatarbelakangi pembersihan atribut partai politik di dalam lingkungan kampus sehingga para tamu undangan yang membawa atau memakai seragam Parpol dilarang masuk.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Bahkan anggota DPRD Sukoharjo yang juga anggota tim sukses pasangan Wardoyo Wijaya–Haryanto (War-To), Sukardi Budi Martono, yang mengenakan seragam Parpol juga dilarang masuk. Karena yang bersangkutan memaksa, akhirnya panitia memperbolehkannya mengikuti acara.

Wartawan yang datang tanpa membawa surat undangan juga dilarang masuk. Saat wartawan memaksa masuk lantaran acara tersebut bersifat terbuka, anggota kepolisian yang mengadang. Meski sempat terjadi adu mulut, namun panitia, anggota kepolisian beserta anggota KPU yang berada di pintu masuk tetap tidak memperbolehkan wartawan masuk.

Setelah wartawan beranjak pulang, barulah sejumlah panitia dari unsur pengajar kampus menghampiri dan meminta wartawan masuk kembali untuk kepentingan peliputan.

Sukardi Budi Martono menyayangkan banyaknya insiden pada acara debat, Kamis malam lalu itu. “Saya harus ekstra sabar. Ketika mobil saya dilarang masuk ke lingkungan kampus, saya masih bisa menerima sehingga saya harus jalan kaki untuk bisa masuk ke kampus. Tetapi ketika saya tidak boleh masuk ke tempat acara karena memakai seragam partai, itu menurut saya sudah keterlaluan,” ujarnya.

Budi menambahkan, waktu dirinya bertanya alasan panitia melarangnya masuk dijawab panitia lantaran adanya larangan dari KPU. “Waktu saya tanya dasarnya apa saya tidak boleh masuk, katanya ada surat KPU yang melarang atribut Parpol masuk kampus. Tapi waktu saya desak suratnya nomor berapa, tidak ada panitia yang bisa menunjukkan,” ujarnya.

Tidak adanya koordinasi antarpanitia acara, sambung Budi, juga terlihat dari banyaknya kursi kosong lantaran para tamu tidak bisa masuk hanya gara-gara lupa membawa surat undangan.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (LPSEM), Didik Rudiyanto, menilai acara debat KPU kacau. “Banyak tamu undangan yang diperlakukan tidak dengan semestinya tadi malam. Terus terang kami kecewa karena panitia sepertinya kurang koordinasi,” ujarnya ketika ditemui wartawan, Jumat (21/5).

Mengenai acara debat sendiri, Didik menilai, merupakan pemborosan APBD. “Saya bilang acara itu pemborosan APBD. Bagaimana tidak, judulnya debat tapi isinya persis seperti rapat paripurna pemaparan visi misi dalam rapat paripurna di DPRD,” tegasnya.

Didik menambahkan, seharusnya apabila acaranya bertema debat ada adu argumen antarcalon mengenai program kerja ke depan. “Kalau semalam itu, panelis kan pertanyaannya normatif semisal apa mimpi untuk membangun Sukoharjo kemudian bagaimana sikap kalau kalah dan pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak bermutu menurut saya. Intinya saya menilai acara semalam hanya pemborosan uang rakyat,” tegasnya.

aps