Daya Saing Global Indonesia Meningkat, Tapi Masih di Bawah Malaysia

Daya saing global dan daya saing infrastruktur Indonesia meningkat pada 2014. Pembangunan infrastruktur jalan menjadi penggeraknya.

Solopos.com, JAKARTA — Komitmen pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional membawa dampak negatif terhadap peningkatan peringkat indeks daya saing infrastruktur Indonesia.

Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya

Berdasarkan hasil laporan daya saing global atau the Global Competitiveness Report yang dirilis World Economic Forums belum lama ini, indeks daya saing Indonesia di bidang infrastruktur pada 2014 ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan 2013 lalu.

Indeks daya saing global Indonesia pada 2013 berada pada peringkat 38, sedangkan pada 2014 ini posisinya naik menjadi 34. Sementara itu, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada indeks daya saing infrastruktur Indonesia. Pada tahun ini Indonesia berhasil mencapai peringkat 72 jika dibandingkan 2013 lalu yang menempati peringkat 82.

Menanggapi prestasi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono, menyatakan infrastruktur jalan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan indeks daya saing infrastruktur Indonesia.

“Seperti kita ketahui, prestasi kita di bidang jalan sudah cukup baik dan diakui, apalagi kemantapan jalan nasional kita sudah mencapai 93%,” kata Basuki, Rabu (24/12/2014).

Kendati demikian, dia menyatakan Indonesia masih harus banyak melakukan perbaikan untuk mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur dari negara tetangga, yaitu Malaysia yang mendapatkan peringkat lebih tinggi dari Indonesia.

Menurutnya, untuk mencapai target itu, pemerintahan baru memiliki banyak pekerjaan rumah di bidang infrastruktur yang harus segera diselesaikan. Misalnya, untuk infrastruktur irigasi yang dinilai belum memberikan banyak konstribusi terhadap peningkatan daya saing global Indonesia. Sebab saat ini daya tampung air baku di Indonesia masih 11%.

“Daya tampungnya masih cukup rendah, padahal negara kita memiliki banyak lokasi yang berpotensi untuk dijadikan bendungan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah bertekad untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur irigasi dengan membangun 49 bendungan, membangun 1 juta Ha jaringan irigasi baru dan merehabilitasi 3,3 juta Ha jaringan irigasi. Selain itu, dia mengungkapkan pemerintah juga memiliki program untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur dasar selama 5 tahun ke depan yang melingkupi 100% ketersediaan akses sanitasi layak, 100% akses air minum layak dan 0% kawasan pemukiman kumuh.

Menurutnya, yang menjadi indikator penting dalam penilaian indeks daya saing global ini adalah seberapa besar daya usaha sebuah negara untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau peningkatan infrastruktur nasional. “Kita tahu bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berkomitmen menggenjot pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, kita yakin indeks daya saing Indonesia akan meningkat lebih signifikan di tahun depan,” tuturnya.

Dia juga mengaku optimistis pemerintahan baru bisa mencapai target-target pembangunan nasional. Apalagi, pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan anggaran yang lebih besar untuk bidang infrastruktur selama lima tahun ke depan. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa anggaran infrastruktur pada 2015 akan meningkat dua kali lipat yaitu Rp400 triliun dari total anggaran sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar Rp200 triliun.

Basuki mengungkapkan, pihaknya telah meminta para pengusaha di bidang jasa konstruksi untuk melakukan persiapan baik dari sisi dari sisi ketersediaan barang maupun tenaga kerja. Hal ini untuk menghadapi banyaknya penawaran-penawaran proyek yang akan dikerjakan secara serempak mulai tahun depan.

Tri Widjajanto, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) memastikan kesiapan dari para penyedia jasa konstruksi untuk mengerjakan proyek-proyek yang akan ditawarkan pemerintah. Persiapan sudah dilakukan dari berbagai hal, baik dari tenaga kerja, tenaga ahli, dan ketersediaan barang seperti suplai bahan bangunan.

Menurutnya, saat ini ada sekitar 70.000 pengusaha jasa konstruksi yang siap melaksanakan dan mendukung program pemerintah dalam membangun infrastruktur. Dari total penyedia jasa konstruksi tersebut, sebanyak 1% merupakan kelas B, kemudian kelas menengah 8% dan kelas kecil menengah sebanyak 91%.