DAU Gunungkidul Dipangkas Rp16 miliar

Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah Gunungkidul dipangkas Rp16 miliar

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Setelah pada tahun lalu Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat berkurang karena ditunda pencairannya. Untuk tahun anggaran 2017 ini, pengurangan DAU benar-benar terjadi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul, Supartono mengatakan terdapat pengurangan DAU untuk tahun anggaran 2017 dari Pemerintah Pusat. “Kalau di Gunungkidul berkurangnya sekitar Rp16 miliar,” kata dia, Senin (28/8/2017).

Pada 2016 lalu total DAU yang diperoleh Gunungkidul sebesar Rp938 miliar, sedangkan untuk tahun ini menjadi Rp922 miliar. Dengan demikian, adanya pengurangan itu maka untuk pembiayaan sejumlah program yang semua menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten menjadi sedikit terganggu.

Kendati begitu, hal itu dapat disikapi sehingga tidak terlalu banyak menghambat jalannya program pemerintah. “Bisa disikapi dalam artian dari yang semula program pemerintah yang dibiayai oleh dearah, semisal gaji guru SMA/SMK kini kan dibiayai langsung oleh provinsi,” jelasnya.

Pengurangan itu menurut Supartono tidak lepas dari belum maksimalnya proyeksi pendapatan negara yang belum mecapai 100%. Terlebih memang sesuai dengan Peraturan Menteri Kurangan yang baru, mulai 2017 alokasi DAU di setiap kabupaten disesuaikan dengan besaran pendapatan negera. Sehingga pemerintah pusat perlu melakukan penyesuaian besaran DAU di setiap kabupaten.

“Mungkin DAU di Kabupaten dikurangai dan dialihkan ke provinsi karena pengelolaan SMA/SMK kan langsung di provinsi. Di samping itu juga sepertinya proyeksi pendapatan negera yang belum mencapai 100% mungkin membuat adanya pengurangan ini,” kata Supartono.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul, Ari Siswanto, mengatakan, pemangkasan anggaran ini tidak akan berdampak serius kepada jalannya kepemerintahan.

Kendati demikian akan ada program yang terhambat, dikurangi atau dilakukan efisiensi supaya program dapat tetap berjalan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pun diminta memaksimalkan program dengan anggaran yang tersedia.

“Tidak akan berpengaruh, pemkab punya pengalaman dan kapasitas untk menyesusaiksn kondisi tersebut,” ujar Ari.