SOLOPOS.COM - Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Helmijaya memberi penjelasan tentang pencegahan korupsi di DPRD Sragen, Senin (5/6/2023). (Solopos.com/Tri Rahayu)

Solopos.com, SRAGEN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjun ke Sragen untuk mengingatkan anggota DPRD dan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen tentang pencegahan korupsi, Senin (5/6/2023). Pencegahan korupsi dilakukan lewat strategi pendidikan dan perbaikan sistem. Jika masih ada pejabat yang nekat melakukan korupsi, KPK memastikan akan menindak tegas dan memiskinkan mereka.

Pejabat KPK yang hadir di Sragen adalah Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Herda Helmijaya. Ia memberikan sosialisasi di hadapan jajaran Forkopimda, anggota DPRD dan pejabat Pemkab di Aula Paripurna DPRD Sragen.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Herda menyebut ada tiga strategi pencegahan korupsi. Strategi pertama adalah pendidikan yakni dengan terus menyosialisasikan antikorupsi ke semua jenjang pendidikan. Strategi kedua adalah perubahan sistem. “Kalau dua hal itu sudah dilakukan tetapi masih nekat korupsi maka dilakukan tindakan yang memberi efek jera,” ujar Herda.

Dia menyampaikan dalam penindakan, KPK selalu menyandingkan dengan tidak pidana pencucian uang (TPPU) yang diatur dalam UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Jadi, bila ada pejabat yang melakukan sesuatu, kata dia, maka akan dilihat dulu laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)-nya.

“Koruptor itu tidak takut dengan hukuman mati, tetapi paling takut kalau dimiskinkan. Kalau hukuman mati maka keluarga masih bisa menikmati. Tetapi kalau dimiskinkan maka keluarga ikut menjadi miskin. Ketika berhasil ungkap pekara, KPK tidak senang. Jadi mulai sekarang tingkatkan auditnya. Saya yakin teman-teman auditor di Sragen ini sanggup,” jelas Herda.

Level Auditor Sragen di Atas Rata-rata

Dia menyampaikan auditor di Sragen levelnya sudah di atas rata-rata dunia, yakni pada level 3. Sementara level dunia baru 2,5. Herda berpesan para pejabat jangan takut melihat Inspektorat. Ke depan, Inspektorat akan menjadi pihak yang dirindukan karena menjadi pagar penjaga.

“Kalau ada Inspektorat itu tenang karena tidak sampai kejeblos mengingat sudah ada pagarnya dulu. Mereka ini pengawas, sekaligus konsultan dan asisten,” jelasnya.

Herda melihat kolaborasi antarlini di Sragen bagus, menunjukkan sudah on the track. Dia menunggu inovasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat ke depan.

Ketua DPRD Sragen, Suparno, menyampaikan anggotanya antusias mengikuti pendidikan pencegahan korupsi itu. Dari total 45 anggota dewan, yang hadir 35 orang. “Antusias teman-teman legislator positif. Jangan sampai ada kejadian tetapi belum tahu. Apa yang disampaikan KPK Itu merupakan bagian dari pendidikan politik. Selama ini, kami dasarnya aturan dan saling mengingatkan, serta itikad baik dengan mengedepankan moral,” katanya.

Ia lantas menyinggung soal penggunaan dana aspirasi anggota Dewan yang bersifat personal. Pimpinan DPRD sudah mengingatkan soal penggunaan dana aspirasi tersebut, tetapi fakta penggunaannya seperti mereka tidak tahu karena bersifat personal.

“Kami punya inovasi tentang data-data aspirasi itu, tetapi aksesnya terbatas. Kalau suatu saat dibuka bisa dan ada datanya. Yang memasukan pokok-pokok pikiran kami itu di sekretariat dan filternya ada di eksekutif,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya