Solopos.com, KARANGANYAR — Pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022 yang dikerjakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Karanganyar menuai sejumlah kendala. Sejumlah warga di kawasan perumahan elite sulit hingga menolak didata. Petugas terpaksa bolak-balik ke lokasi untuk mendata warga tersebut.
Keterangan itu disampaikan Kepala BPS Karanganyar, Dewi Tri Rahayuni, saat dijumpai di sela pendataan Regsosek Bupati Karanganyar, Juliyatmono, di rumah pribadinya di Desa Pokoh, Tasikmadu, Karanganyar pada Rabu (2/11/2022).
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Dewi mengatakan saat ini pendataan Regsosek di Karanganyar sudah mencapai 54%. Capaian pendataan ini tertinggi kedua di wilayah Jawa Tengah. “Ada beberapa kendala di lapangan. Masih ada yang menolak terutama di perumahan-perumahan elite,” ungkap Dewi.
Ia mengatakan perumahan kawasan elite ini berada di wilayah Kecamatan Colomadu. Penolakan datang dari petugas keamanan di lingkungan perumahan elite tersebut. Petugas terhalang keamanan setempat saat hendak mendata Regsosek. Sebagai upaya terakhir, pihaknya akan menggandeng pihak aparat pemerintah kecamatan dan Polsek Colomadu.
Baca Juga: BPS Karanganyar Rekrut 1.522 Petugas untuk Susun Database Perlindungan Sosial
Selain bermasalah di perumahan elite, petugas terkendala dengan masyarakat pekerja yang sulit ditemui. BPS akan memaksimalkan hari libur Sabtu dan Minggu untuk mendata Regsosek tersebut.
Sebagai informasi, pendataan Regsosek ini dilakukan selama sebulan sejak 14 Oktober-14 November 2022 dengan target 306.000 keluarga didata. Hingga kini pendataan sudah mencapai 54%. BPS Karanganyar menerjunkan sebanyak 1.522 orang, dengan sasaran per satu petugas mendata sebanyak 250 keluarga.
“Dengan target itu seharinya setiap petugas mendata sebanyak 10 keluarga selanjutnya data tersebut diverifikasi untuk masuk sebagai data nasional,” pungkasnya.
Bupati Juliyatmono mengatakan Regsosek ini diharapkan mengkroscek data kemiskinan ekstrem di Karanganyar yang mencapai 122.141 jiwa atau 13% dari total penduduk. Sebab, data kemiskinan ekstrem dari pemerintah pusat diragukan kebenarannya.
Baca Juga: Harga Tanah Colomadu dan Palur Karanganyar Sama-Sama Kuras Tabungan
“Data BPS ini nanti bisa menjadi satu data tunggal. Data yang riil kondisi Karanganyar termasuk miskin ekstrem,” katanya.
Regsosek diyakini menyajikan data riil kemiskinan di Karanganyar. Sebab, menggunakan metode home visit. Kondisi rumah, penghasilan keluarga, dan beban ekonominya direkam petugas melalui dialog langsung ke responden yang tersebar di 177 desa dan kelurahan.
Bupati mengajak semua warga tidak menolak dan mau didata. Selama ini banyaknya versi data kemiskinan membuat bingung satgas pengentasan kemiskinan di daerah. Bantuan langsung tunai (BLT) dari dana pemerintah sering kali tak tepat sasaran.
“Kalau Regsosek sukses, intervensi program bakal lebih jelas,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
