Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (tengah) didampingi Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin (kanan) dan vokalis grup band Slank Kaka (kiri)sem/Antara

Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengklaim berhasil menghilangkan 3.977 ha kawasan permukiman kumuh. Tahun demi tahun, luas permukiman kumuh di Jawa Tengah dinyatakan terus menurun dan pengentasan kemiskinan dinyatakan berhasil.

Klaim itu dkemukakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Budi Wibowo, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/3/2019). Ia mengakui klaim menurunnya angka keminkinan yang didasarkan pada luas permukiman kumuh itu diawali dengan penggelembungan data permukiman kumuh pada tahun 2014 silam.

Dipaparkannya, pada 2014 silam, kawasan permukiman kumuh di Jateng berdasarkan RPJMN sejatinya hanya 3.982 ha. Setelah seluruh bupati dan wali kota di Jateng diperintahkan untuk melakukan pengecekan ulang dan meng-update data, kawasan permukiman kumuh di Jateng menjadi 6.981 ha atau hampir dua kali lipat dari hasiul pendataan RPJMN sebelumnya.

"Dari jumlah itu, pemerintah terus melakukan kegiatan penghapusan kawasan permukiman kumuh dengan serius. Dan pada tahun ini, kawasan kumuh itu berkurang dan hanya tinggal menyisakan 3.004 saja. Artinya sejak 2014 sampai sekarang, sudah ada 3.977 hektare kawasan kumuh di Jateng yang berhasil dihilangkan," kata Budi.

Sisa permukiman kumuh, lanjut Budi Wibowo, akan dikeroyok bersama-sama untuk penyelesaiannya. Sesuai target, hingga 2024 semua kawasan kumuh di Jawa Tengah akan dihapuskan.

"Penghapusan kawasan kumuh ini penting karena tidak hanya membuat wajah daerah tertata rapi, juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Jika kawasan permukiman kumuh, maka kesehatan, kesejahteraan dan faktor-faktor sosial lain tidak akan terwujud," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan fokus penghapusan kawasan permukiman kumuh tidak boleh hanya mengedepankan faktor infrastruktur saja. Lebih dari itu, aspek kultural dan sosial masyarakat juga harus diperhatikan.

"Mohon maaf, di lokasi kawasan permukiman kumuh itu banyak ditemui permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, narkotika, kriminalitas. Ini harus diperhatikan, jadi jangan hanya merubah tampilannya saja, namun kultural masyarakat harus juga dirubah," kata dia.

Menurut Ganjar, banyak masalah yang timbul di kawasan permukiman kumuh. Dirinya mengku sudah beberapa kali mengunjungi sejumlah kawasan kumuh dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya.

"Saya menemukan ada anak kecil sudah mengenal narkotika, ada yang ngelem, seks bebas dan lainnya. Maka penataan kawasan permukiman kumuh ini penting selain demi keindahan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Kesejahteraan masyarakat, lanjut politikus PDI Perjuangan tersebut, salah satunya diukur dari ada tidaknya kawasan kumuh. Maka di negara-negara maju, aspek ini benar-benar diperhatikan.

"Hampir tidak ada di negara maju itu kawasan kumuh. Di negar-negara maju itu pasti lingkungannya bersih, tertata rapi dan aman. Mari kita mewujudkan hal itu secara pelan namun pasti, karena menyelesaikan masalah ini tidak bisa dilakukan secara instan," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten