Bisnis.com, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon mengkritik kebijakan pemerintah mengeluarkan indikator data kematian sebagai penilaian level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Melalui akun Twitter, dia menyebutkan kebijakan pemerintah tersebut menggambarkan penanganan pandemi tidak diberikan mandat kepada ahlinya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dia menilai kematian akibat wabah ini bukan sekadar angka. “Itu nyawa manusia Indonesia yang seharusnya dilindungi tumpah darahnya. Kita gagal mencegah korban begitu banyak. Kalau data tak akurat, perbaiki. Bukan dihapus sebagai indikator penanganan,” cuitnya, Rabu (11/8/2021).
Baca Juga: Fadli Zon Akhirnya Sembuh dari Covid-19
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mengeluarkan data kematian dalam penilaian PPKM.
“Evaluasi kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian,” kata Luhut saat konferensi pers virtual, Senin (9/8/2021).
Data Kerap Terlambat
Menurutnya, sejumlah angka kematian masuk belakangan yang bersumber dari kasus beberapa pekan sebelum.
Kondisi ini disebut dapat mempengaruhi penilaian terhadap perkembangan PPKM.
Dari pernyataan itu disinyalir bahwa data harian yang masuk tidak benar-benar aktual. Artinya masih terdapat sejumlah data kematian yang terlambat diinput ke dalam sistem.
Baca Juga: Kasus Corona Jateng Dilaporkan Tertinggi Se-Indonesia, Ini Bantahan Gubernur Ganjar
Dia menerangkan sejatinya angka kematian di Jawa-Bali selama PPKM mulai melandai meski laporan Satgas Covid-19 masih cukup tinggi.
“Karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian,” ujarnya.
Sebagai solusi, sambung Luhut, pemerintah tengah bekerja keras untuk melakukan harmonisasi data dan perbaikan Sistem Informasi Pelacakan atau Silacak.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
