Data Kasus Corona Indonesia Simpang Siur, AJI Desak Pemerintah Transparan

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah didesak membuka data kasus corona atau Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, selama ini terjadi kesimpangsiuran data antara yang dirilis pemerintah dan yang terjadi di lapangan.

Indonesia yang sebelumnya mengklaim tidak menemukan adanya kasus virus Corona, namun kini mencatat penambahan jumlah korban yang signifikan. Catatan soal korban virus Corona dan yang meninggal kali pertama kali disampaikan 11 Maret 2020 lalu. Waktu itu pemerintah melansir hanya ada 1 korban meninggal dan 2 sembuh.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Tapi setelah itu jumlahnya terus bertambah. Pada 13 Maret, jumlah korban meninggal menjadi 4 orang. Keesokan harinya, jumlahnya bertambah menjadi 5 orang, dan sebanyak 7 orang pada 17 Maret.

Berdasarkan data juru bicara pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto 18 Maret 2020, jumlah pasien corona meninggal dunia sudah melonjak jadi 19 orang. Jumlah pasien positif virus corona 227 orang dan yang sembuh 11 orang.

"Penambahan jumlah secara signifikan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Pada saat korban meninggal dikatakan ada 7 orang, sebenarnya jumlahnya lebih dari itu. Karena sejumlah daerah mencatat ada pasien yang meninggal karena virus yang belum ada vaksinnya. Namun pejabat pemerintah daerah mengaku tak mau membuka data soal itu karena ada perintah dari pemerintah pusat," kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan, dalam rilis, Kamis (19/3/2020).

Simpang Siur

Kesimpangsiuran informasi di lapangan dengan yang disampaikan Achmad Yurianto ini dinilai membingungkan dan bisa memicu ketidakpercayaan. Karena hal itu mengesankan ada sesuatu yang hendak ditutup-tutupi dalam data kasus corona di Indonesia.

Selain simpang siur soal jumlah penderita, pemerintah juga tidak transparan dalam menyebutkan lokasi sebaran penderita Covid-19. Dari 309 pasien positif corona di Indonesia, belum ada keterangan dari mana dan di mana mereka saat ini. Bahkan asal provinsi pasien juga tidak disampaikan.

AJI pun mendesak pemerintah transparan dalam menyampaikan data kasus corona Indonesia.

"Sikap transparan itu bisa ditunjukkan dengan memberikan data terbaru secara reguler kepada publik tentang jumlah korban Covid-19. Yang masih dalam pengawasan, positif, meninggal, dan sembuh. Pemerintah juga perlu membuka riwayat perjalanan pasien positif Covid-19, menyediakan peta sebaran, dan mengumumkan pejabat publik yang positif Covid-19," kata Manan.

Untuk menghindari kesimpangsiuran data kasus corona di Indonesia, pemerintah juga diminta menyamakan data pemerintah pusat dan daerah terus-menerus. Transparansi ini dinilai penting agar publik memahami bahaya virus ini dan berhati-hati serta berusaha tidak menjadi korban berikutnya.

Harus Terbuka

Semua informasi tersebut hendaknya disediakan dan didistribusikan secara meluas, serta mudah diakses oleh publik, termasuk oleh kelompok difabel dan pendamping mereka.

"Pemerintah perlu bersikap terbuka dalam menangani krisis ini, dengan menyampaikan kondisi sebenarnya tentang kesiagaan kita, kebijakan yang dibuat, dan kendala yang dihadapi. Termasuk juga kesediaan untuk mendengarkan masukan publik, ahli kesehatan, serta bantuan dari negara lain dalam menghadapi virus Corona," lanjut Manan.

Selain itu, pemerintah didesak memberitahu publik segera jika ada informasi terbaru. Langkah ini dimaksudkan untuk menanggulangi penyebarluasan informasi di masyarakat, yang bisa jadi belum tentu kebenarannya.

"Informasi yang disampaikan pemerintah juga Menyediakan dan mendistribusikan informasi yang mudah diakses oleh setiap kelompok difabel dan pendamping mereka."

Selain itu, pemerintah perlu memiliki prosedur yang jelas dan mengumumkannya kepada publik tentang tata cara pemeriksaan Covid-19. Ini terutama bagi yang merasa memiliki gejala terinfeksi virus ini.