Daripada Kunker Tak Jelas, Anggota DPR Diusulkan Diberi Tunjangan Jalan-Jalan

Pengamat kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago(kanan), Sekretaris Faksi Partai Gerindra, Edi Prabowo(tengah), Anggota Komisi III, Praksi PPP, Ahmad Dimyati, saat diskusi dialektika, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2012). Diskusi dialektika yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Parlemen tersebut mengangkat tema tentang kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri. (JIBI/SOLOPOS/Antara)

Promosi Video Uang Hilang Rp400 Juta, BRI: Uang Diambil Sendiri oleh Nasabah pada 2018

“Kalau saya, sekalian kita alokasikan dana jalan-jalan untuk anggota dewan, yang jumlahnya separuh dari dana yang digunakan studi banding selama ini,” kata pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago, Kamis (13/9/2012). Kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan anggota dewan mendapat sorotan tajam dari masyarakat, karena dinilai mubazir, tanpa manfaat yang jelas. “Yang penting, segera buat aturan dan kriterianya. Kalau studi banding, apa kriterianya,” kata Andrinof.

Menurut Andrinof, jika kunjungan kerja hanya dilakukan dua sampai enam hari untuk pengumpulan data, maka tidak cukup. Andrinof mengusulkan segera dibuatkan kriteria untuk studi banding. Selain itu, pemilihan tempat studi banding juga harus tepat. “Kadang-kadang pemilihan lokasi tak tepat. Alasannya malah aneh-aneh dan kadang tak masuk akal,” kata Andrinof.

Andrinof mencontohkan studi banding soal RUU Desa ke Brasil tidak tepat. Menurut Andrinof soal RUU Desa lebih tepat jika ke Thailand. “Yang tidak rasional hentikan dahulu. Selama ini mudah kok masyarakat menilainya,” kata Andrinof.

Sementara anggota Fraksi PPP DPR, Dimnyati Natakusumah, menolak adanya usulan untuk adanya dana tunjangan jalan-jalan. “Saya tak setuju negara berikan tunjangan jalan-jalan. Karena anggota dewan sudah digaji besar dengan tunjangan-tunjangannya. Jadi tak perlu ada tunjangan jalan-jalan,” kata Dimnyati.

Hal yang sama juga disampaikan wakil sekretaris Fraksi Gerindra Edi Prabowo yang menilai usulan tunjangan jalan-jalan hanyalah sebuah sindiran saja. “Ini saya tak setuju, ini sindiran saja” kata Edi. Fraksi Gerindra, tegas Edi, sudah sejak Februari 2010 menyatakan moratorium kunjungan kerja ke LN. “Sejak Februari 2010 fraksi kami nyatakan kunjungan kerja ke LN tak boleh. Kami lihat ini tanggung jawab kami kepada pemilih,” kata Edi.

Menurut Edi, jika dilihat dari sisi aturan tak ada yang salah, karena sudah ada payungnya. “Bagaimana Gerindra, kami wakil rakyat mewakili masyarakat tahu situasi masyarakat di bawah,” kata Edi. Lebih lanjut Edi menjelaskan daripada menggunakan uang rakyat hanya sekedar untuk menambah wawasan, lebih baik digunakan untuk perbaikan pendidikan yang masih kurang, kesehatan, dan sebagainya.