Dari Teman, Kini SBY dan Yusril Saling Berhadapan

Yusril berpendapat jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola 'suka-suka' oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting yang dilegitimasi oleh AD/ART.

 Yusril Ihza Mahendra (Dok/JIBI/Solopos)

SOLOPOS.COM - Yusril Ihza Mahendra (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, JAKARTA — Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra punya sejarah panjang pertemanan.

Keduanya adalah teman diskusi sejak SBY masih aktif sebagai jenderal militer. Ketika SBY menjadi Presiden, Yusril diangkat menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan serta Menteri Sekretaris Negara.

Saat menjabat Menteri Sekretaris Negara, Yusril menulis naskah pidato untuk SBY lebih dari 300 naskah.

Ditunjuk 4 Kader

Kini, dua teman itu akan berhadapan dalam kisruh internal Partai Demokrat (PD).

Kantor milik Yusril, Ihza & IHZA Law Firm SCBD-Bali Office ditunjuk empat mantan kader PD sebagai kuasa hukum.

Mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait uji formil dan materiil Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat ini SBY menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Hal Baru

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan AD/ART bisa digugat ke MA. Dalam keterangan resminya, Kamis (23/9/2021), Yusril dan adiknya, Yuri mengatakan langkah menguji formil dan materiil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia.

Keduanya mendalilkan Mahkamah Agung berwenang menguji AD/ART parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

Baca Juga: Tuhan Tidak Tidur, Benarkah Azis Syamsuddin Tersangka? 

“Nah, kalau AD/ART parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?” kata salah satu penulis naskah pidato mundur Presiden Soeharto pada 1998 itu seperti dikutip detik.com.

Kevakuman Hukum

Yusril menyebut ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan di atas. Mahkamah Partai yang merupakan quasi peradilan internal partai disebut tidak berwenang menguji AD/ART. Begitu juga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai, tidak berwenang menguji AD/ART.

Yusril menyebut Pengadilan TUN juga tidak bisa mengadili karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

“Karena itu, saya menyusun argumen–yang insyaallah cukup meyakinkan–dan dikuatkan dengan pendapat para ahli antara lain Dr. Hamid Awaludin, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah dan Dr. Fahry Bachmid, bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak. Sebab, penyusunan AD/ART tidaklah sembarangan karena dia dibentuk atas dasar perintah dan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang,” ujar Yusril.

Sangat Mendasar

Yusril mengatakan kedudukan parpol sangatlah mendasar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara.

Ada enam kali kata partai politik disebutkan di dalam UUD 1945 dan puluhan kali partai politik disebut di dalam undang-undang.

Baca Juga: Sebelum Azis, 2 Pimpinan DPR Ini Lebih Dulu Jadi Pesakitan. Siapa Mereka? 

Bahkan ada undang-undang khusus yang mengatur partai politik seperti yang sekarang berlaku, yakni UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan perubahan-perubahannya.

Di dalam UUD 1945, Yusril melanjutkan, disebutkan hanya partai politik yang boleh ikut dalam Pemilu Legislatif (Pileg), hanya partai politik yang boleh mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Peranan Besar

Seusai Pemilu, fraksi-fraksi partai politik memainkan peranan besar dalam mengajukan dan membahas RUU, membahas calon duta besar, Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur BI, BPK, KPK dan seterusnya.

Di daerah, sebelum ada calon independen, hanya partai politik yang bisa mencalonkan kepala daerah dan wakilnya.

Begitu partai politik didirikan dan disahkan, partai tersebut tidak bisa dibubarkan oleh siapapun, termasuk oleh Presiden. Partai politik hanya bisa dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

“Nah, mengingat peran partai yang begitu besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, bisakah sebuah partai sesuka hatinya membuat AD/ART? Apakah kita harus membiarkan sebuah partai bercorak oligarkis dan monolitik, bahkan cenderung diktator, padahal partai adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi?” argumen Yusril.

Bantuan Keuangan

Yusril mengingatkan partai-partai yang punya wakil di DPR RI juga mendapat bantuan keuangan yang berasal dari APBN, yang berarti dibiayai dengan uang rakyat.

Yusril berpendapat jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola ‘suka-suka’ oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting yang dilegitimasi oleh AD/ART yang bertentangan dengan undang-undang, bahkan UUD 1945.

“Mahkamah Agung harus melakukan terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili dan pemutus apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Apakah perubahan AD/ART dan pembentukan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang atau tidak? Apakah materi pengaturannya, seperti kewenangan Majelis Tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat, sesuai tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik?” kata Yusril.

Nonkepentingan

“Apakah wewenang Mahkamah Partai dalam AD/ART yang putusannya hanya bersifat rekomendasi, bukan putusan yang final dan mengikat sesuai tidak dengan UU Partai Politik? Apakah keinginan 2/3 cabang Partai Demokrat yang meminta supaya dilaksanakan KLB baru bisa dilaksanakan jika Majelis Tinggi setuju, sesuai dengan asas kedaulatan anggota dan demokrasi yang diatur oleh UU Parpol atau tidak? Demikian seterusnya sebagaimana kami kemukakan dalam permohonan uji formil dan materiil ke Mahkamah Agung,” imbuhnya.

“Menkum HAM tidak boleh punya kepentingan terhadap AD/ART sebuah partai yang diminta untuk disahkan. Jadi urusan prosedur pembentukan dan materi pengaturannya memang lebih baik diuji formil dan materiil oleh Mahkamah Agung. Sehingga jika seandainya Mahkamah Agung memutuskan AD/ART itu bertentangan dengan UU, maka Menkum HAM sebagai Termohon tinggal melaksanakan saja amar putusan Mahkamah Agung, dengan mencabut Keputusan Pengesahan AD/ART partai tersebut,” kata Yusril.

Baca Juga: Tak Rukun, Bupati Bojonegoro Bagi-Bagi Bansos Disidak Wakilnya Sendiri 

Yusril menegaskan posisinya di dalam perkara ini sebagai advokat, lepas dari ranah politik. Yusril menegaskan dirinya tidak bertanya apakah 4 orang yang diwakilinya itu mengikuti KLB di Sibolangit atau tidak. Yusril menyebut keempat orang tersebut punya legal standing untuk mengajukan judicial review ke MA.

“Bahwa ada kubu-kubu tertentu di Partai Demokrat yang sedang bertikai, kami tidak mencampuri urusan itu. Urusan politik adalah urusan internal Partai Demokrat. Kami fokus kepada persoalan hukum yang dibawa kepada kami untuk ditangani,” katanya.


Berita Terkait

Berita Terkini

Kehebohan Beragama Belum Menjadi Jalan Kebudayaan

Kehebohan beragama belum menjadi jalan pembebasan menuju kerja bersama seluruh elemen bangsa mewujudkan peradaban dan kehidupan yang lebih baik di semua aspek kehidupan.

10 Berita Terpopuler : Kera Serbu Rumah - Resepsi Boleh Ada Penyanyi

Serangan kera liar di permukiman warga Kebakkramat hingga aturan resepsi pernikahan di Solo masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.

Cakupan Vaksinasi Tinggi, Inggris Masih Diamuk Corona

Amukan corona di negara ini memicu kekhawatiran terlebih Inggris menjadi salah satu negara yang cakupan vaksinasinya sudah termasuk tinggi.

Solo Gencarkan Digitalisasi Sistem Pendidikan Menuju Era Industri 4.0

Bidang pendidikan dituntut mengembangkan sistem pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa berbasis TI menuju smart education.

Al Firdaus, Sekolah International Baccalaureate Pertama di Jawa Tengah

Al Firdaus World Class Islamic School saat memutuskan bekerja sama dengan International Baccalaureate (IB), yayasan pendidikan internasional asal Jenewa, Swiss. Tahun ini Primary Years Programme (PYP) untuk usia 3-12 tahun serta Middle Years Programme (MYP) untuk usia 11-14 tahun di Al Firdaus resmi terotorisasi IB.

Sukmawati Soekarnoputri Pindah Agama Hindu, Akan Jalani Sudhi Wadani

Putri Presiden Pertama RI, Diah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri, pindah ke agama Hindu dan akan menjalani proses Sudhi Wadani di Bali.

Lereng Gunung Batur Di Gianyar Bali Terbakar

Kebakaran hutan kembali terjadi di lereng Gunung Batur, Kintamani, kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (21/10/2021) sore.

Siap-Siap, Gerbong Mutasi Lanjutan Pejabat Sukoharjo

Saat ini, jabatan strategis yang masih kosong yakni Asisten II Setda Sukoharjo, Asisten III Setda Sukoharjo dan staf ahli bupati.

Sejarah Hari Ini : 23 Oktober 2011, Simoncelli Kecelakaan di Sepang

Berbagai peristiwa terjadi di dunia pada 23 Oktober terangkum dalam Sejarah Hari Ini.

Miris! Operator Call Center Basarnas Tewas Dibegal

Seorang pegawai Basarnas menjadi korban begal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban meninggal dunia akibat dibacok kawanan begal.

Viktor Laiskodat Lulus Doktor UKSW, Angkat Disertasi Wisata NTT

Viktor Laiskodat membuat disertasi berangkat dari dari sebuah permasalahan mengapa masyarakat NTT masih miskin padahal wilayah itu kaya sumber daya alam.

Stok Vaksin Covid-19, Indonesia Kembali Terima Pfizer dan AstraZeneca

Selain menjaga ketersediaan, tambahan vaksin Covid-19 ini juga untuk mengejar target kekebalan kelompok hingga akhir 2021.

Dituding Aktor Utama, Amien Rais Ungkap Detik-Detik Gus Dur Lengser

Amien Rais menolak disebut sebagai aktor utama namun mengakui sebagai bagian dari lengsernya Gus Dur.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat Raih Gelar Doktor dari UKSW Salatiga

Viktor meraih gelar Doktor Program Studi Pembangunan dari UKSW dengan nilai IPK 3,92.

Mega Korupsi Jiwa Sraya, 1.200 Aset Belum Laku!

PT Jiwasraya bahkan tercatat memiliki aset gedung di pengujung utara Indonesia, yakni di Pulau Sangihe yang berbatasan dengan Filipina.

Hari Dharma Karyadhika, Kemenkumham Beri Bingkisan Pasien Wisma Atlet

Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham menggelar bakti sosial guna memperingati Hari Dharma Karyadhika.