Dapat Rp4,1 Miliar Dari APBN, KPU Sukoharjo Hitung Ulang Kebutuhan Anggaran Pilkada 2020

Solopos.com, SUKOHARJO -- Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sukoharjo menghitung ulang kebutuhan tambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020. KPU Sukoharjo mendapat tambahan Rp4,1 miliar dari APBN.

Selain itu, kebutuhan alat pelindung diri (APD) berikut protokol kesehatan Covid-19 lainnya akan ditanggung Pemkab Sukoharjo.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda mengatakan sesuai hasil rapat koordinasi terakhir dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), APD berikut protokol kesehatan lainnya seperti thermogun atau alat pengukur suhu badan disediakan Pemkab.

Begitu juga sarana dan prasarana cuci tangan bagi penyelenggara pilkada. Hal ini tentunya akan mengubah rencana pengajuan anggaran tambahan Pilkada 2020 dari KPU Sukoharjo.

Berkas Dikembalikan, Kejari Solo Minta Keterangan Kondisi Kejiwaan Tersangka Pembunuhan Banyuanyar

"Pemda menyanggupi APD dan lainnya dikaver daerah. Otomatis kami harus menghitung kembali kebutuhan riil tambahan anggaran untuk pilkada," kata Nuril, Senin (29/6/2020).

Sebelumnya, KPU Sukoharjo mengajukan tambahan anggaran untuk pilkada senilai Rp 8,5 miliar. Anggaran tambahan ini diajukan KPU dengan mempertimbangkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam upaya penyelenggaraan Pilkada di era new normal.

Tidak Semuanya Digunakan

Namun dengan adanya kesanggupan Pemkab Sukoharjo dalam penyediaan APD dan lainnya, pengajuan anggaran tambahan Pilkada oleh KPU Sukoharjo direvisi. KPU menghitung kembali kebutuhan anggaran tersebut.

Bocah 12 Asal Kestalan Solo Sembuh 4 Hari Setelah Terkonfirmasi Positif Covid-19

Terlebih lagi, KPU juga menerima tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat senilai Rp4,1 miliar. "Jadi akan kami hitung kembali kebutuhan anggarannya. Karena kami juga menerima anggaran dari APBN meskipun tidak semuanya akan digunakan," katanya.

Nuril mengatakan anggaran pilkada bertambah seiring penerapan tatanan kenormalan baru. Salah satunya jumlah pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS) dibatasi 500 orang dari sebelumnya 800 orang.

Hal ini secara otomatis berdampak pada penambahan jumlah TPS dari 1.705 menjadi 1.775 dan berdampak pula pada anggaran pilkada yang harus diajukan KPU Sukoharjo.

Anak 15 Tahun Ke Bawah Dilarang, Warga Solo Ngemal Di Daerah Tetangga

"Jumlah TPS bertambah, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pilkada juga bertambah. Hal-hal inilah yang berdampak pada peningkatan kebutuhan anggaran," katanya.

Saat ini, Nuril mengatakan tahapan Pilkada kembali berjalan setelah sempat dihentikan karena ada pandemi virus corona. Tahapan dimulai 15 Juni dengan pengaktifan badan penyelenggara adhoc Pilkada.

Setelah itu, KPU akan melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih Pilkada. Terkait hal itu, KPU akan membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang nantinya akan bekerja dengan protokol kesehatan terkait corona.