Dana Rp 15 M per Dapil pertajam ketimpangan antardaerah

Jakarta– Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno berpendapat, permintaan dana aspirasi Rp15 miliar per anggota DPR akan makin mempertajam jurang ketimpangan antardaerah sehingga usulan Fraksi Partai Golkar harus ditolak bersama-sama.

“Harus diakui bahwa politik anggaran saat ini masih belum berpihak ke daerah-daerah miskin,” ujar Teguh Djuwarno di gedung DPR Jakarta, Jumat, menanggapi usulan perlu adanya dana aspirasi Rp15 miliar per anggota DPR.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut politisi Partai Amanat Nasional itu, keberadaan dana miliaran rupiah tersebut nantinya justru semakin mempertajam jurang ketimpangan antardaerah. Karena itu, ia menambahkan, permintaan Fraksi partai Golkar itu harus ditolak DPR.

Teguh Djuwarno menegaskan bahwa anggaran negara itu sebaiknya dialokasikan untuk kegiatan penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja di daerah-daerah.

Sementara para wakil rakyat justru harus berperan dengan melakukan fungsi pengawasannya serta memastikan bahwa dana APBN benar-benar menyentuh masyarakat yang paling berhak.

Penolakan serupa juga dikemukakan Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang menyatakan bahwa usulan dana aspirasi senilai Rp15 miliar per  anggota DPR itu berlebihan sehingga gagasan tersebut patut dipertimbangkan kembali.

“Alangkah tingginya (anggaran itu). Padahal banyak daerah-daerah yang PAD-nya tidak sampai Rp15 miliar,” ujar Pramono seraya menambahkan selain itu tentunya juga dibutuhkan satu mekanisme kontrol yang ketat.

Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto menjelaskan bahwa gagasan fraksinya memperjuangkan usulan dana aspirasi daerah Rp15 miliar bagi setiap anggota DPR itu semata-mata untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut dia, dengan anggaran Rp15 miliar itu, rakyat akan yakin bahwa anggota DPR sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

FPG juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran Rp15 miliar tersebut sehingga dana negara yang telah dikucurkan tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya membangun berbagai infrastruktur yang penting untuk rakyat dan daerah.

“Kita janji akan mengawasi ketat pelaksanaan anggaran itu,” katanya. DPR, ia menambahkan, juga takkan mengambil untung dari kebijakan tersebut karena semuanya murni demi kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.

ant/isw