Dana Peningkatan Kapasitas DPRD Klaten Dinilai Muspra

Ilustrasi (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)

KLATEN–Perhimpunan Pemuda Pemudi (Permadi) Klaten menganggap anggaran peningkatan kapasitas DPRD senilai Rp13,8 miliar sebagai hal yang muspra karena masa jabatan legislator tinggal setahun.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Permadi Klaten, Dwi Harjoko, menilai kegiatan peningkatan kapasitas DPRD sedianya dianggarkan dalam tahun pertama dan kedua setelah anggota legislator dilantik. Dia menganggap kegiatan peningakatan kapasitas DPRD menjelang akhir masa jabatan itu terkesan hanya menghambur-hamburkan uang.

“Kalaupun nanti kapasitas DPRD benar-benar meningkat itu tidak ada gunanya alias muspra karena masa kerja mereka akan habis pada 2014 mendatang. Anggaran itu tidak jelas dan terkesan ngayoworo,” ujar Dwi kepada Solopos.com, Minggu (23/12/2012).

Dwi menilai Badan Anggaran (Banggar) DPRD Klaten tidak bisa memilah-milah mana anggaran yang penting dan tidak. Dwi menganggap anggaran peningkatan kapasitas DPRD itu hanya untuk kepentingan legislator semata. Dwi curiga dana tersebut akan digunakan untuk ajang kampanye bagi anggota DPRD yang ingin mencalonkan kembali pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang.

Dwi Harjoko (Dok/Istimewa)

“Kalau akan digunakan sebagai ajang kampanye tentu tak bisa dibenarkan. Kampanye harus menggunakan uang pribadi, bukan uang yang diambil dari rakyat,” tegas Dwi.

Hal senada juga dikemukakan Koordinator Aliansi Rakyat Antikorupsi Klaten (ARAKK), Abdul Muslih. Menurutnya selama ini tidak ada perbedaan kapasitas legislator kendati dana peningkatan kapasitas DPRD selalu dianggarkan dari tahun ke tahun.

“Ada atau tidak kegiatan reses, kapasitas anggota DPRD tidak ada bedanya. Mestinya peningkatan kapasitas itu bisa ditunjukkan dengan peningkatan keberpihakan kepada rakyat. Nyatanya banyak anggaran yang ditetapkan justru tidak prorakyat,” tandas Muslih.

Sebelumnya diberitakan, program peningkatan kapasitas lembaga DPRD Klaten menelan anggaran Rp13,8 miliar dalam APBD 2013. Program peningkatan kapasitas DPRD senilai Rp13,8 miliar itu terbagi dalam sejumlah kegiatan.

Beberapa kegiatan yang menelan anggaran cukup tinggi antara lain pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) senilai Rp2,4 miliar, kegiatan reses senilai Rp1,7 miliar, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp2,5 miliar dan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD senilai Rp6,2 miliar.  APBD 2013 tersebut sudah ditetapkan pada Jumat (14/12/2012) malam. Pelaksanaan anggaran itu tinggal menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

“Setiap tahun juga seperti itu. Menurut saya anggaran tersebut tidak terlalu besar karena belanja itu untuk banyak kegiatan,” terang Ketua Banggar DPRD Klaen, Agus Riyanto, menanggapi hal itu.