Dana Minim, Ini Cara BPBD Klaten Atasi Krisis Air Bersih

Solopos.com, KLATEN – BPBD Klaten bakal menggandeng pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah-daerah krisis atau rawan kekeringan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan alokasi anggaran di APBD untuk penanganan dropping air bersih.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Klaten, Sri Yuwana Haris Yulianta, mengatakan persiapan untuk menghadapi krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Bersinar sudah disiapkan. Sebanyak lima mobil tangki disiagakan di BPBD.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sementara, dua mobil tangki disiagakan di Kecamatan Kemalang dengan pengoperasian melalui pemerintah kecamatan. “Hari ini [Rabu] kami koordinasikan terkait pembagian tugas dengan Kecamatan Kemalang,” kata Haris saat ditemui di BPBD Klaten, Rabu (17/6/2020).

Soal anggaran, Haris menjelaskan anggaran yang disiapkan di APBD sekitar Rp150 juta untuk dropping air bersih melalui BPBD. Nominal itu berkurang dari rencana semula Rp200 juta lantaran sebagian anggaran digeser untuk penanganan Covid-19.

Muda, Berani, dan Inovatif

Anggaran Rp150 juta hanya cukup untuk penyediaan 600 tangki air bersih dari rencana semula sekitar 800 tangki. Jumlah itu diperkirakan hanya cukup untuk penyaluran bantuan air bersih selama tiga bulan. Sementara, status siaga darurat bencana kekeringan Klaten dimulai pada 1 Juni-30 November.

Terkait kekurangan anggaran tersebut, Haris menjelaskan bakal diusulkan dalam pembahasan perubahan APBD 2020. Selain pengsulan tambahan anggaran untuk dropping air bersih, BPBD juga bakal menggandeng pihak ketiga.

“Harapan kami pada Juli-Agustus-September mengoptimalkan anggaran yang ada [Rp150 juta]. Oktober-November kami berharap dari perubahan APBD. Titik puncak kemarau 2020 diperkirakan pada Agustus, rencananya nanti pada Juli kami akan mengundang pihak ketiga untuk kami sajikan data. Kami tetap menggandeng pihak ketiga namun sifatnya tidak mengikat,” kata Haris.

Haris berharap pihak ketiga bisa tetap berkontribusi dengan menggelontorkan bantuan air bersih di tengah pandemi Covid-19. Pada 2019 lalu, gelontoran bantuan air ke daerah-daerah krisis air bersih mencapai 370 tangki. Jumlah itu belum termasuk gelontoran bantuan yang tidak dilaporkan ke BPBD. Pihak ketiga yang dimaksud seperti dunia usaha, yayasan, serta komunitas.

Rekomendasi DPP PDIP Untuk Pilkada Solo Jatuh ke Gibran dan Teguh? Rudy Tak Percaya

42 Desa Krisis Air Bersih

Sementara itu, daerah-daerah yang diperkirakan mengalami krisis air bersih tahun ini berdasarkan pada daerah yang mengajukan bantuan air bersih ke BPBD 2019. Daerah terdampak krisis air bersih tahun lalu sebanyak 42 desa di sembilan kecamatan meliputi Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, Karangdowo, Pedan, Cawas, Bayat, dan Gantiwarno.

Kepala Pelaksana BPBD Klaten, Sip Anwar, menjelaskan kekurangan anggaran untuk bantuan dropping air bersih bakal diusulkan pada pembahasan perubahan APBD 2020. Dia juga menjelaskan pihak ketiga seperti dunia usaha tetap digandeng untuk menyalurkan bantuan air bersih ke daerah-daerah terdampak.

Sip Anwar berharap pendirian sumur dalam di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Jatinom bisa mengurangi dampak krisis air bersih yang menjadi kerap terjadi saban tahun. “Seperti di wilayah Beteng itu sudah dibangun beberapa sumur dalam dan mudah-mudahan bisa mengurangi dampak krisis air bersih,” jelas dia.

Pernikahan Pasutri Sragen Dibatalkan, Ternyata Paman Nikahi Keponakan