SOLOPOS.COM - Suasana Kirab Malam 1 Sura yang digelar Keraton Solo. (JIBI/Solopos/Dok)

Suasana Kirab Malam 1 Sura yang digelar Keraton Solo beberapa waktu lalu. (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

SOLO – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berkomitmen membiayai peringatan Malam 1 Sura yang akan digelar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sebelumnya, pihak keraton mengeluh ihwal ketidakjelasan bantuan dana kegiatan sejak 2010.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, Rabu (7/11/2012). “Kami akan berupaya sejauh mungkin agar kebutuhan dana itu bisa terealisasi,” terang Budi kepada Solopos.com. Menurut Sekda, peringatan Malam 1 Sura merupakan agenda budaya yang wajib dibiayai Pemkot. Kewajiban itu, imbuhnya, diperkuat sejumlah UU yang mengamanatkan mengenai hal tersebut. Mengenai dana bantuan yang tidak turun sejak 2010, Sekda mengklaim keraton belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) kegiatan. “Jelas ada ganjalan pencairan dana jika LPj sebelumnya belum diselesaikan,” terang Budi.

Meski demikian, pihaknya siap melakukan improvisasi agar dana tetap bisa cair meski LPj sebelumnya mandek. Pemkot, imbuhnya, telah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ihwal upaya tersebut. “Kegiatan Malam 1 Sura merupakan urusan wajib budaya. Kami baru coba melakukan improvisasi agar dana bisa turun meski LPj belum rampung,” tuturnya.

Sekda menerangkan dana yang akan dicairkan adalah duit pengelolaan keraton selama setahun. Menurut Budi, uang penyelenggaraan Malam 1 Sura termasuk dalam dana tahunan keraton yang bernilai sekitar Rp300juta itu. “Yang kami akan cairkan ya dana keseluruhan, bukan dana khusus Malam 1 Sura atau semacamnya. Nanti uang penyelenggaraan bisa diambilkan dari dana tahunan itu” Lebih lanjut, Budi menerangkan kucuran tersebut juga meliputi pendanaan belanja tetap seperti listrik, air dan telepon.

Sementara itu, Wakil Pengageng Sasana Wilapa, KP Winarno Kusumo, menegaskan urung membuat LPj lantaran sejak 2010 tidak ada dana yang mengalir ke pihaknya. Winarno justru menilai beberapa tahun terakhir dana Pemkot untuk keraton salah sasaran. “Mereka memberikannya kepada orang lain yang tidak melaksanakan kegiatan. Ya jelas mereka tidak bisa membuat LPj,” terangnya kepada Solopos.com.

Hal tersebut dilontarkannya lantaran beberapa kali membuat proposal tapi tak ada kejelasan dana. Menurut Winarno, dana tersebut sudah digedok di DPRD tapi malah menggok ke pihak lain di keraton. “Ya sudah selama ini kami membiayai kegiatan maupun kebutuhan pokok keraton dengan biaya sendiri.”

Menurutnya, dana Rp300juta yang dijanjikan Pemkot sebenarnya tidak seberapa dengan kebutuhan rill keraton. Dia menyebut tagihan listrik keraton per tahun saja bisa mencapai Rp120juta. “Untuk kegiatan seperti Malam 1 Sura bahkan menyedot Rp150juta. Jadi bantuan Pemkot sebenarnya baru sebagian kecil,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya