Dana Jamkesda Sragen Membengkak Rp7 Miliar Lebih Karena Ini

Solopos.com, SRAGEN — Alokasi anggaran untuk Jamkesda di Sragen tahun 2021 membengkak jadi Rp30,07 miliar, atau naik sekitar Rp11 miliar dibanding tahun sebelumnya. Naiknya anggaran tersebut disebabkan adanya kenaikan tarif premi BPJS kesehatan kelas III dari Rp23.000/bulan menjadi Rp42.000/bulan.

Realisasi anggaran Jamkesda tahun lalu senilai Rp22,46 miliar. Anggaran untuk membayar premi BPJS Kesehatan bagi warga yang tidak mampu di Kabupaten Sragen, baik yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun non DTKS.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Sragen, Tri Mulyono, menjelaskan naiknya premi BPJS kesehatan jadi penyebab naiknya anggaran Jamskesda Sragen. “Jadinya anggaran naik dari Rp22 miliar menjadi Rp30 miliar itu ya pantas,” ujarnya saat dihubungi Solopos.com, Jumat (12/2/2021).

Baca juga: Kisah Warga Sragen Kebanjiran, Jalan Kaki 2 Kilometer Usung Gabah dari Sawah

Dia menjelaskan data warga miskin yang masuk DTKS itu ada yang belum memiliki BPJS kesehatan dengan PBI (penerima bantuan iuran) APBN. Trimul, sapaan akrabnya, mengatakan sebaliknya ada yang menerima PBI APBN untuk BPJS kesehatan tetapi belum masuk DTKS. Ada 80.000-an warga miskin dalam DTKS yang belum terkaver PBI ABPN.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, mengatakan anggaran jamkesda itu memang khusus untuk membiayai premi BPJS kesehatan bagi warga miskin. Dia mengatakan jumlah data warga miskinnya terus naik dan alokasi anggarannya menyesuaikan.

Baca juga: Setelah 2 Tahun, 492 Pegawai Honorer Diangkat Jadi PPPK

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen dr. Hargiyanto mengatakan DKK mengajukan anggaran jamkesda itu sesuai dengan aturan. Dia mengakui alokasi anggaran 2021 naik dari semula Rp22 miliar menjadi Rp30 miliar.