Dana Jamkesda Boyolali dianggarkan Rp 3 M

(indonews.org)

Boyolali (Solopos.com)--Dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Boyolali untuk tahun depan dianggarkan senilai Rp 3 miliar.  Dengan rincian Rp 2 miliar adalah sisa dana tahun ini, ditambah Rp 1 miliar dari dana APBD 2012.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Komisi IV DPRD Boyolali berharap dana Jamkesda untuk tahun depan bisa terserap lebih baik. Mereka meminta Pemkab segera memperbaiki birokrasi pengurusan Jamkesda sehingga bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat.  Selain perbaikan regulasi pengurusannya, sosialiasi juga harus lebih gencar dilakukan.

“Seperti yang diketahui bersama. Tahun ini dana Jamkesda yang terpakai atau terserap oleh masyarakat hanya Rp 1 miliar. Kami menilai hal itu terjadi karena birokrasi untuk mengurus penggunaan Jamkesda sulit. Selain itu sosialisasi di tingkat bawah kurang, sehingga masyarakat tidak tahu bahwa mereka bisa memakai Jamkesda,” ujar anggota Komisi IV DPRD Boyolali, Win Sadewo, ketika dijumpai Espos di Gedung Dewan, akhir pekan kemarin.

Win menambahkan tahun depan kemungkinan dewan akan berinisiatif membuat Perda yang berkaitan dengan Jamkesda. Nantinya Jamkesda diharapkan bisa digunakan untuk seluruh masyarakat Boyolali, baik kaya atau miskin.  Intinya seluruh masyarakat Boyolali bisa gratis mendapatkan pelayanan kesehatan yang dikover oleh Jamkesda.

“Di dalam undang-undang jelas disebutkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu kami akan berinisiatif membuat Perda yang isinya masyarakat miskin dan kaya d Boyolali bisa menggunakan dana Jamkesda. Jamkesda itu kan sifatnya paket, memakai pelayanan di kelas tiga. Kalau warga kaya ingin memang mau keluarganya dirawat di kelas tiga menggunakan Jamkesda, ya silahkan. Itulah inti dari Perda yang semoga bisa terealisasi tahun depan,” beber Win.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV, Agus Wiyono, mengatakan sistem Jamkesda untuk seluruh lapisan masyarakat sudah diterapkan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.  “Di Ngawi memang sudah diterapkan. Saya berharap hal serupa bisa diterapkan di Boyolali,” tukas Agus.

(yms)