Solopos.com, SOLO–Rencana Pemkot Solo mengucurkan dana hibah senilai Rp2 miliar untuk Keraton Solo melalui APBD 2014 gagal. Hal ini setelah Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati tak memasukkan usulan dana miliaran itu saat pembahasan Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2014.
Sebelumnya, usulan dana hibah keraton Rp2 miliar direncanakan untuk revitalisasi Keraton Solo. Wakil Ketua Banggar, Supriyanto, menjelaskan Banggar dan TAPD menyepakati dana hibah untuk keraton hanya senilai Rp300 juta yang sifatnya anggaran rutin yang dialokasikan di APBD untuk hibah keraton setiap tahunnya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Ada pengajuan pemkot untuk renovasi keraton senilai Rp1,7 miliar dan anggaran rutin sebanyak Rp300 juta. Tetapi, akhirnya setelah dirasionalisasi dana hibah untuk keraton Rp300 juta yang sifatnya rutin,” katanya saat ditemui di DPRD Solo, Senin (21/10/2013).
Disampaikannya, pertimbangan Banggar tak meloloskan usulan tersebut berdasarkan evaluasi pelaksanaan hibah keraton beberapa tahun terakhir. “Melihat dari perkembangan alokasi dana hibah ke keraton di 2011 itu tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana hibah. Sementara, di 2012 dan 2013 tidak ada proposal yang masuk,” urainya.
Dari pertimbangan tersebut, lanjut dia, dikhawatirkan pelaksanaan hibah untuk keraton jika dipasang senilai Rp2 miliar melalui APBD 2014 juga bernasib sama. Alhasil, sebagian besar nilai rencana dana hibah keraton tersebut dialihkan untuk membiayai kegiatan lain.
Ketua Banggar, Y.F. Sukasno, juga menyampaikan tak lolosnya rencana pemberian hibah keraton hingga Rp2 miliar tersebut lantaran ada indikasi dana sulit dicairkan lantaran masih ada konflik internal di keraton. Kondisi tersebut berpengaruh pada penyusunan administrasi dari penggunaan dana tersebut termasuk pembuatan SPj.
“Lantas nanti siapa yang bertanggung jawab pada anggaran tersebut? Dari pada disinyalir tidak bisa dicairkan, akhirnya disepakati dipasang anggaran rutin untuk hibah keraton Rp300 juta,” ungkapnya.
Dia menegaskan batalnya alokasi hibah keraton hingga Rp2 miliar sudah menjadi keputusan Banggar dan TAPD. “Besok [Selasa (22/10)] sudah rapat paripurna KUA-PPAS. Melihat nilainya yang mencapai miliaran, sulit untuk memunculkan kembali dana itu pada pembahasan RAPBD 2014,” urai dia.
Lebih lanjut, Sukasno menyampaikan rencana dana hibah keraton tersebut dialihkan untuk membiayai kegiatan lain seperti pemberian tunjangan operasional PKK tingkat RT senilai Rp300.000 untuk masing-masing kelompok PKK.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
