Sukoharjo (Espos)–Dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo senilai Rp 300 juta yang digunakan untuk kegiatan penyuluhan hukum diloloskan oleh Badan Anggaran (Banang) I hingga ke tingkat komisi.
Tak hanya dana hibah untuk Kejari, bantuan keuangan untuk pembelian traktor yang sebelum ini juga mendapat penolakan dari para kepala desa (Kades) juga diloloskan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dengan disetujuinya bantuan keuangan untuk pembelian traktor tersebut, bisa dipastikan APBD 2010 akan dibebani kegiatan belanja senilai Rp 2,25 miliar.
Anggota Banang, Sri Joko menjelaskan, anggaran untuk kegiatan penyuluhan hukum di Kejari memang diloloskan. “Berdasarkan hasil keputusan rapat Banang pertama, semua bantuan untuk instansi vertikal disetujui. Tapi dengan syarat, kegiatannya harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya ketika dijumpai wartawan, Rabu (16/12).
Ditanya tentang kegiatan penyuluhan hukum Kejari, Sri Joko menambahkan, Banang menilai memang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artian, arah kegiatan jelas dan sasarannya jelas yaitu masyarakat. Dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut, dewan berharap pengetahuan masyarakat akan perundang-undangan bisa lebih luas.
Anggota Banang lain, Agus Ismail, menolak berkomentar ketika dikonfirmasi mengenai lolosnya anggaran hibah untuk Kejari. “Saya tidak mau komentar. Yang lain saja,” ujarnya.
Mengenai rencana pembelian traktor, Sri Joko menjelaskan, juga diloloskan. Hanya menurut dia, tidak seperti anggaran untuk Kejari yang langsung disetujui, Banang merekomendasikan arah kegiatan tersebut lebih diperjelas melalui rapat komisi.
aps
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
