Pemangkasan FLPP diyakini tak memengaruhi pembiayaan rumah bersubsidi.
Solopos.com, SOLO — Pengurangan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinilai tidak akan berpengaruh terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi. Hal ini karena mekanisme penerapan FLPP dan subsidi selisih bunga (SSB) ke nasabah sama.
Promosi Jelang Lebaran, BRI Imbau Nasabah Tetap Waspada Modus Penipuan Online
Branch Manager Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Solo, Anggarani, menjelaskan meski pemerintah memangkas dana FLPP sebanyak 68% dari Rp9,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun dan menaikkan dana SSB dari Rp312 miliar menjadi Rp615 miliar, hal ini tidak berpengaruh terhadap penyaluran KPR subsidi. Program FLPP, sumber dana kredit berasal dari dana tersebut sedangkan SSB, pemerintah hanya mengganti selisih bunga pasar dan bunga yang disalurkan oleh bank.
Melalui skema FLPP, pemerintah harus menyediakan dana sekitar Rp117 juta per nasabah, khususnya di Jateng. Angka tersebut diperoleh dari harga jual rumah murah Rp123 juta dikurangi bantuan uang muka Rp4 juta dan uang muka satu persen sehingga berdasarkan itungan, dana Rp9,7 triliun untuk membiayai 82.905 rumah. Sedangkan skema SSB, pemerintah hanya menanggung selisih bunga pasar dan bunga yang diterapkan.
Misalnya suku bunga pasar 12% tapi suku bunga yang diterapkan 5%, ada selisih 7% yang ditanggungan pemerintah. Suku bunga 7% ini setara dengan Rp8 juta jika harga jual Rp123 juta sehingga jika ada dana Rp615 miliar ada 76.875 rumah yang disubsidi.
“Masyarakat tidak perlu bingung meski pemerintah mengurangi dana FLPP karena pada dasarnya perlakuan ke nasabah tetap sama. Nasabah tetap mendapat bantuan uang muka dari pemerintah senilai Rp4 juta, uang muka satu persen, dan suku bunga fix lima persen hingga lunas,” terang wanita yang biasa dipanggil Rani ini kepada Solopos.com, Kamis (13/7/2017).
Menurut dia, komitmen pemerintah untuk menyediakan rumah murah bagi konsumen masih tetap sama. Bahkan masyarakat berpenghasilan tidak tetap pun bisa mengajukan KPR. Namun dengan diterapkannya SSB ini beban anggaran pemerintah bisa lebih ringan jika menggunakan skema FLPP karena sumber dana untuk program SSB berasal dari bank. Hal ini mengingat pemerintah saat ini sedang fokus untuk membangun infrastruktur.
Meski BTN menjadi satu-satunya bank yang menerapkan SSB, Rani mengaku siap karena sejak akhir 2016, salah satu badan usaha milik negara (BUMN) ini telah menerapkan skema tersebut dimana anggaran FLPP telah habis tapi permintaan masyarakat sangat tinggi. Oleh karena itu, target BTN secara nasional membiayai 666.000 rumah di tahun ini tidak ada perubahan.
“Oleh karena itu, kami berharap masyarakat bisa mendukung program pembangunan satu juta unit rumah dengan menempatkan dana di BTN. Hal ini karena butuh dana murah yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan rumah subsidi,” ungkap Rani.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
